Berbicara soal China adalah berbicara tentang peradaban dunia. Pengaruhnya terbentang seusia dunia hingga terbentuknya negara bangsa saat ini. China adalah mercusuar peradaban timur pada saat peradaban barat masih tenggelam dalam abad kejumudan.

China sebagai mercusuar peradaban timur, agaknya menjadi inspirasi bagi kebangkitan China sebagai raksasa blok baru, yang mengimbangi blok Barat saat ini. Jalur sutra yang merangkai kejayaan peradaban China masa lalu, dibangkitkan kembali oleh China dalam visi One Belt and One Road (OBOR).

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Cina Xi Jinping (2013), OBOR tidak hanya membuat China terhubung dengan dunia secara fisik, namun juga membangun platform kerja sama ekonomi, koordinasi kebijakan politik, kolaborasi perdagangan dan keuangan, serta kerja sama sosial dan budaya. Dengan demikian, OBOR yang dimanifestasikan dalam rencana aksi 2015 dalam bentuk Sabuk Ekonomi Jalan Sutra dan Jalur Sutera Maritim Abad 21, tidak semata-mata berbicara soal urusan ekonomi, namun juga terkait dengan aspek politik, sosial dan budaya.

Namun memang China kaya saat ini. Total cadangan devisanya adalah terbesar di dunia. Cadangan devisa non emas China per April 2017 mencapai sebesar US$ 3.049.091,02 Juta, besarnya 25 kali cadangan devisa non-emas yang dimiliki Indonesia. Untuk cadangan emas, besaran yang dimiliki China mencapai sebesar US$ 59,24 Juta, sedangkan cadangan emas Indonesia hanya sebesar US$ 2,51. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat sendiri, dari cadangan non-emas, justru Indonesia terlihat lebih baik, di mana jika dibandingkan dengan China, cadangan non-emas adalah sebesar 27 kali Amerika Serikat. Secara total, cadangan devisa China sangat kuat, pun jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki cadangan emas sebesar US$ 261,50 Juta.

Dengan kekayaan yang dimilikinya, China memainkan peran soft politics terkait hubungannya dengan dunia internasional. China sejauh mungkin tidak berkonfrontasi langsung dengan negara-negara lainnya selama kepentingan China tidak terganggu. Hal inilah yang menyebabkan China tidak terlalu besar menganggarkan APBN-nya untuk pengeluaran militer dibandingkan dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data Bank Dunia, belanja militer China Tahun 2015 adalah sebesar 1,94% dari PDB-nya, atau sebesar US$ 214.762 juta. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sangat agresif dengan pendekatan perang, di mana belanja militernya mencapai 3.30% PDB atau senilai US$ 596.024 juta, lebih dari dua kali lipat belanja militer China.

OBOR adalah representasi soft-politics China. OBOR menggalang negara-negara jalur sutra yang dulu menjadi prasasti kejayaan China. Terbentang dari benua Eropa, Afrika dan Asia. Melalui OBOR, setidaknya lima hal yang menjadi tujuan China:

1. Menghubungkan China dan Eropa melalui Asia Tengah dan Rusia.

2. Menghubungkan China dengan Timur Tengah melalui Asia Tengah.

3. Menghubungkan China dengan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Lautan Hindia melalui Jalur Sutera Maritim.

4. Dengan menggunakan pelabuhan yang dimiliki China, menghubungkan Eropa melalui Laut China Selatan dan Lautan Hindia.

5. Menghubungkan China dengan Lautan Pasifik melalui Laut China Selatan.

Dengan jumlah penduduk berdasarkan Bank Dunia lebih dari 1,3 Milyar jiwa dan terbanyak di dunia, China membutuhkan jalur ekonomi yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah kependudukannya. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,51 persen, setidaknya di China terdapat penambahan jumlah penduduk lebih dari 6,9 juta jiwa/tahun. Dengan kondisi demikian, melalui OBOR, China berkepentingan menggunakan penduduknya sebagai tenaga kerja pada proyek-proyek investasi OBOR. Di Indonesia, isu terkait dengan tenaga kerja China pada proyek-proyek investasi yang dilakukan di Indonesia, relatif cukup ramai diperbincangkan di media massa.

Posisi Indonesia sendiri cukup problematik. Walaupun Indonesia masuk dalam Jalur Sutra Maritim yang dicanangkan OBOR, posisi wilayahnya berada di luar sabuk jalur sutra yang dirangkai oleh China. Indonesia berada posisi luar yang vis a vis berhadapan dengan blok ekonomi lainnya, yaitu Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP awalnya merupakan kerja sama ekonomi antara Brunei, Chile, Selandia Baru dan Singapura pada tahun 2005 – yang kemudian didorong oleh Obama sebagai perluasan kerjasama ekonomi Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) – dengan maksud memperluas kerjasama ekonomi dengan pakta perdagangan North American Free Trade Agreement (NAFTA). Problematiknya Indonesia adalah tidak masuk dalam TPP, namun masuk OBOR bagian terluar. Hal inilah mengapa belum terlihat adanya perjanjian kerja sama yang riil terkait dengan investasi OBOR di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan website Kementrian Luar Negeri China, deklarasi kerja sama yang sudah dilakukan China dengan ASEAN adalah dengan Philipina, Myanmar, Laos, dan Malaysia.

Dengan posisi geo-strategis yang demikian, penting bagi Indonesia untuk mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan lebih riil. Sebagai pendiri ASEAN, Indonesia harus memiliki bargaining position yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tidak saja sebagai pendiri, Indonesia merupakan negara penyumbang PDB terbesar ASEAN, yaitu sebesar 36,71 persen PDB ASEAN. Selain itu, negara dengan populasi penduduk terbesar di ASEAN, yaitu sekitar 40,85 persen dari total penduduk ASEAN. Indonesia berkepentingan dengan pasar dalam negerinya yang besar, sehingga tentu menyedihkan jika secara kualitas Indonesia memiliki kemanfaatan yang kecil dari kerja sama regional yang digalang oleh China tersebut.

Rekonstruksi Ekonomi Nasional

Indonesia memiliki hubungan sejarah yang panjang dengan China, bahkan sebelum terbentuknya negara bangsa saat ini. Jalinan sosial, politik, ekonomi dan budaya antara Indonesia dengan China berfluktuasi naik turun, yang dalam beberapa hal, membekas dan dapat memicu sentimen negatif anti China, yang berdampak destruktif terhadap jalinan sosial dengan suku Tionghoa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai salah satu suku yang ada di Republik Indonesia.

Reformasi Struktural pada Mei1998 pada hakikatnya adalah penolakan terhadap represifitas rezim secara politik dan penguasaan ekonomi pada sekelompok orang, khususnya warga keturunan China atau suku Tionghoa. Namun demikian, pergantian rezim yang represif, relatif tidak merubah secara signifikan struktur ekonomi nasional. Distribusi kemakmuran ekonomi belum dapat merubah struktur ekonomi yang penguasaannya masih pada sebagian besar masyarakat keturunan atau suku Tionghoa.

Bahwa penguasaan ekonomi pada sebagian besar warga keturunan itu tidaklah salah, sebagai akibat dari aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan secara alamiah. Namun yang perlu diingat, penguasaan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar warga keturunan tersebut awalnya didapat dari privilege rezim represif sebelumnya, yang membatasi aktivitas warga keturunan hanya dalam lapangan ekonomi. Dengan bergantinya rezim, pencabutan privilege tersebut seharusnya diiringi upaya afirmasi masyarakat pribumi dalam lapangan ekonomi, sehingga perlu adanya kebijakan politik ekonomi yang memperkuat pribumi.

Tanpa adanya kebijakan politik ekonomi pro pribumi, rezim demokratik memiliki pondasi yang lemah secara sosial dan politik. Apalagi sejak pergantian rezim pada 1998 hingga saat ini, indeks stabilitas politik tidaklah membaik, masih pada posisi negatif atau dengan kata lain memiliki stabilitas politik yang rentan. Skor indeks stabilitas politik Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar minus 0,60 atau nomor tujuh di ASEAN. Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Thailand dan Philipina. Dengan rendahnya indeks stabilitas politik tersebut, menunjukan rezim demokratik tidak dapat membangun stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi nasional.

Tugas utama rezim adalah peningkatan kemakmuran masyarakat, namun rezim demokratik pada dua tahun terakhir terlalu banyak ributnya. Hal ini ditunjukkan oleh indeks ekspresi publik yang mencapai dua basis poin. Skor ekspresi publik Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 0,14 jauh meninggalkan Singapura yang memiliki skor minus 0,14. Walaupun skor indeks ekspresi publik Singapura negatif, namun memiliki indeks ketaatan hukum dan kemakmuran ekonomi tertinggi di ASEAN. Singapura memiliki GDP per capita sebesar US$ 52.888,74 atau lebih dari 15 kali GDP per capita Indonesia. Masyarakat Singapura lebih memiliki ketaatan terhadap hukum dan kemakmuran ekonomi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan rezim yang efektif, yang mampu mendistribusikan kekayaan ekonomi kepada sebagian besar masyarakatnya. Hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintahan yang mampu melakukan aksi-aksi afirmasi terhadap perubahan stuktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Rezim harus berpihak pada penguatan-penguatan ekonomi kerakyatan sebagai basis ekonomi nasional dalam hubungannya dengan kerjasama-kerjasama regional. OBOR China membawa kekuatan ekonomi yang luar biasa, yang mampu menyalurkan produk dan jasanya pada pasar internasional, dan Indonesia adalah pasar terbesar di ASEAN. Jika Indonesia tidak memiliki struktur ekonomi dengan basis kerakyatan yang kuat, ekspansi China melalui soft-politics adalah keniscayaan. Bukan kerjasama yang saling menguntungkan yang didapat Indonesia, namun eksploitasi sumber daya alam dan manusianya-lah yang terjadi. Mau?

*** Muslimin, Penulis adalah Staff Pengajar FEB Unila dan Sekretaris Lembaga Otonom Ekonomi dan Pembangunan KAHMI Lampung.