Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memutuskan kepengurusan PMI yang dipimpin Jusuf Kalla (JK) sah dan diakui secara hukum.

Pengakuan dari negara ini mengakhiri dualisme PMI yang ada sebelumnya karena ada klaim Ketua Umum PMI tandingan versi Agung Laksono.

"Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla," kata Supratman melalui keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Keputusan negara itu dibenarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo.

Widodo mengatakan, kepengurusan JK sesuai dengan AD/ART PMI. Kemenkum pun telah mengeceknya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024. 

Namun, Politisi Gaek Partai Golkar Agung Laksono membuat Munas PMI tandingan dan mengklaim terpilih sebagai ketua umum dalam forum Munas yang sama.

Agung mengaku didukung oleh 20% pengurus daerah PMI. Tak cuma klaim, bahkan Agung juga membentuk kepengurusan PMI tandingan dan menyatakan segera melaporkan kepengurusan PMI versinya.

Agung Laksono juga sudah terlebih dulu melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PMI di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (18/12/2024) lalu.

Selang dua hari kemudian, pada Jumat (20/12/2024), JK mengumumkan dan melantik susunan kepengurusan PMI periode 2024-2029. 

JK menunjukkan surat Kemenkum nomor M.HH-AH.01-11 tanggal 19 Desember 2024 yang mengesahkan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinannya.

Dalam kepengurusan PMI, JK didampingi Nanan Sukarna di kursi wakil ketua umum. Jabatan Sekretaris Jenderal PMI diisi Abdurrahman M Fahir. Lalu Bendahara Umum PMI diemban Suryani Sidik Faisal Motik.

Politikus Sudirman Said dan eks Ketua MK Hamdan Zoelva ikut masuk kepengurusan JK.

"Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir. Sebenarnya, sebenarnya sudah berakhir," ujar JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat.

Berikut daftar pengurus PMI 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla:

Pelindung: Presiden RI

Dewan Kehormatan

Ketua: Ginandjar Kartasasmita

Anggota:

Ketua MPR RI

Menko PMK RI

Menteri Kesehatan RI

Sofyan Wanandi

Syafrudin Kambo

Hamdan Zoelva

Pengurus Pusat PMI

Ketua Umum: M Jusuf Kalla

Wakil Ketua Umum: Nanan Sukarna

Sekretaris Jenderal: Abdurrahman M Fahir

Bendahara Umum: Suryani Sidik Faisal Motik

Ketua bidang PMI

Ketua Bidang Organisasi: Sudirman Said

Ketua Bidang Hubungan Internasional: Hamid Awaluddin

Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah: Linda Lukitari Waseso

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Asmawi Syam

Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial: Fahmi Idris

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana: Suwandi Wiratno

Ketua Bidang Pengembangan Unit Usaha: Johnny Darmawan

Ketua Bidang Hukum dan Aset: Rapiuddin Hamarung

Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Adaptasi Iklim: Ninik Kun Naryatie

Ketua Bidang Relawan: Sasongko Tedjo

Ketua Bidang Diklat dan Humas: Nurani Bawazier

Anggota:

Josef A Nae Soi

Andi Rukman Nurdin

Tribowo Budi Santoso

Taufan Ansar Nur. []