Hingga hari ini, Rabu (11/12/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) masih membuka layanan pendaftaran permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Serentak 2024.

"Sidang PHP Kada Tahun 2024 akan dilakukan setelah seluruh permohonan yang masuk diregistrasi untuk mendapatkan nomor perkara," kata Ketua MK Suhartoyo, Rabu (11/12/2024). 

Kemudian, kata Suhartoyo, rencananya sidang akan dimulai seluruhnya pada Januari 2025. Menurut Suhartoyo, MK akan fleksibel dengan perkembangan situasi di lapangan.

"Sidang akan dibagi tiga panel, kecuali ada hal-hal yang krusial akan ada sidang pleno, tapi itu hanya keadaan eksepsional, tapi kalau pengucapan putusan harus pleno,” kata Suhartoyo.

Selain itu, Suhartoyo menyatakan MK telah mengambil sejumlah langkah agar tidak terjadi kekosongan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

“Kami akan antisipasi jangan sampai ada kekosongan,” kata Suhartoyo.

Per hari ini, MK telah menerima 240 permohonan PHP Kada yang terdiri dari 2 permohonan PHP Gubernur Tahun 2024, 194 permohonan PHP Bupati Tahun 2024, dan 44 permohonan PHP Wali Kota Tahun 2024. []