Wakil Presiden Boediono mengunjungi Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/09). Wapres langsung memimpin rapat koordinasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia tercemar kabut asap.

Rombongan Wapres tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, Selasa (23/09) pukul 13.30 WIB. Kedatangan Wapres Boediono dan istrinya Herawati Boediono pun disambut oleh Alex Noerdin beserta istrinya Eliza Alex Noerdin.

Rombongan kemudian langsung menuju Griya Agung, Jl Demang Lebar Agung untuk melakukan rapat. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kapolda Sumsel, Kapolda Riau, Kapolda Jambi, dan Kapolda Kalimantan Tengah.

Boediono mengatakan, rapat kali ini pun telah dikordinasikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini tengah berada di Amerika Serikat. “Sebelum rapat pada hari ini pun saya telah bertemu Bapak Presiden SBY untuk dikordinasikan. Tetapi yang perlu dicatat adalah saya mengadakan rapat di sini bukan berarti Palembang yang paling parah titik apinya," imbuh Boediono.

Wapres mengatakan, kebakaran lahan dan hutan telah mengganggu aktivitas masyarakat dan penerbangan. “Tadi asapnya tebal sekali, saya sampai takut mau mendarat. Tadi kami sampai putar-putar cukup lama sekitar 15 menit untuk cari celah," ujar Boediono.

Sebelumnya Pemprov Sumsel bersama BNPB telah melakukan pemadaman titik api di wilayah ini beberapa hari lalu. Pemadaman dilakukan karena kota Palembang menjadi tuan rumah ajang lomba MTQ Internasional. Acara ini akan dibuka Wapres nanti sore.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Sumsel, Syamsul Maarif mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi menimbulkan kerugian besar.

Selain membahayakan kesehatan masyarakat, pemerintah harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit dalam menanggulangi bahaya asap dari kebakaran. Syamsul menyebut total dana yang telah dikeluarkan telah mencapai Rp328 miliar.

"Kita mengucurkan dana untuk Riau sebesar Rp275 miliar, Sumbar Rp68 juta, Sumsel Rp27,2 miliar, Kalteng Rp37,7 miliar dan Kalbar sebesar Rp3 miliar. Total dana ini termasuk pengerahan personel dan peralatan. Bayangkan saja, untuk operasional satu jam pesawat butuh dana Rp140 juta," ucapnya.

Menurut Syamsul, pemerintah telah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan mendirikan posko penanggulangan di tiap provinsi yang berpotensi terjadinya kebakaran. Namun Syamsul mengakui tetap saja pihaknya kesulitan melakukan tindak pencegahan. "Persoalannya ini bukan kebakaran tapi dibakar. Harusnya bisa dicegah, tapi antara teori dan praktek di lapangan berbeda. Kenyataannya kita berperang lawan asap sampai padam. Tahun depan akan terjadi lagi begini, kalau kita tidak mengubah cara penanggulangannya lewat pencegahan," paparnya.