Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, mendukung penuh rencana Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad.

Menurut Amin, arahan Prabowo kepada kabinetnya memberikan efek yang luar biasa bagi kemandirian bangsa. 

“Bukan hanya setuju, namun menurut saya Presiden sebaiknya mewajibkan para menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk menggunakan mobil Maung Garuda," kata Amin Ak, Kamis (31/10/2024).

Karena mobil Maung Garuda merupakan produk buatan anak bangsa dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sudah mencapai 70%.

Amin mengatakan, penggunaan Maung Garuda oleh seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah akan memberikan multiplier effect atau efek berganda karena akan menghidupkan industri komponen dalam negeri. 

"Selain itu, penggunaan Maung sebagai mobil dinas menteri hingga kepala badan juga bisa menghemat keuangan negara," kata Amin. 

Dengan harga Rp1,2 miliar, Maung dinilai masih di bawah harga Toyota Alphard atau mobil sekelasnya yang harganya berkisar Rp1,47 miliar hingga Rp1,8 miliar per unit.

“Ini harus menjadi momentum untuk mewujudkan kemandirian bangsa, diawali dari industri otomotif. Ribuan komponen dalam sebuah produk otomotif tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja di dalam negeri,” kata Amin.

Meski begitu, Amin mendorong agar PT Pindad sebagai produsen Maung  harus berbenah, tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, namun juga menyiapkan layanan purnajualnya. 

Baik layanan bengkel yang mumpuni maupun ketersediaan suku cadangnya, bahkan kalau perlu, khusus untuk mobil pejabat, Pindad perlu menyediakan layanan purnajual di sejumlah lokasi di Jakarta.

“Jika proyek ini berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan pejabat lainnya, baik eselon di kementerian, lembaga nonkementerian, TNI, dan Polri juga kemudian menggunakan produk BUMN tersebut," kata Amin. 

Amin mengatakan, hal ini bisa menjadi cikal bakal lahirnya mobil nasional jika kemudian PT Pindad mampu memenuhi kebutuhan lainnya, pada tipe-tipe lainnya.

Amin mencontohkan Jerman juga pernah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri mereka, yakni Volkswagen (VW), untuk para pejabat pemerintahan. India juga pernah mewajibkan penggunaan mobil Fiat untuk mendukung industri dalam negeri mereka.

“Tapi hal ini harus ada visi berkelanjutan jangan hanya semangat di awal. Lembaga-lembaga pemerintah harus didorong menggunakan mobil produk dalam negeri. Tidak ada yang salah dengan hal itu,” pungkas Amin. []