Program transmigrasi di Papua masih diperlukan namun perlu adanya perbaikan proses seleksi. Ini diperlukan untuk dapat memastikan kesiapan calon transmigran untuk berbaur dengan masyarakat lokal.

Hal tersebut disampaikan pakar Pembangunan Sosial UGM Yogyakarta Hempri Suyatna di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Hempri mengatakan, program transmigrasi perlu untuk dilanjutkan namun dengan beberapa catatan.

"Program transmigrasi harus dilakukan dengan paradigma inklusivitas. Salah satunya dengan cara perbaikan proses seleksi yang dapat memastikan kesiapan para transmigran untuk berbaur dengan masyarakat lokal," kata Hempri, dikutip Senin (26/11/2024).

Menurut dia, transmigrasi yang inklusif bertujuan untuk menghindari terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial antara para transmigran dengan masyarakat lokal, sehingga perlu dilakukan penataan proses pembauran.

"Hal ini diperlukan agar jangan sampai program transmigrasi justru meminggirkan masyarakat lokal. Proses ini harus disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala," katanya menjelaskan. 

Kemudian di sisi lain, berkaitan dengan pernyataan Mentrans terkait larangan orang luar Papua ikut dalam program transmigrasi di Papua, perlu dilakukan komunikasi dan dialog lebih intensif dengan masyarakat lokal. Harapannya, program transmigrasi lokal dapat dioptimalkan.

"Berkaitan dengan hal itu juga, aspek ketersediaan dan status lahan harus jelas agar tidak terjadi klaim sekelompok warga terkait kepemilikan lahan yang rentan menimbulkan konflik," katanya menjelaskan. 

Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM ini juga menyampaikan, dalam konteks program transmigrasi lokal, penguatan kapasitas dan pendampingan juga perlu ditingkatkan.

"Hal ini diperlukan karena sejatinya program transmigrasi dilakukan dalam kerangka persebaran kesejahteraan dan peningkatan pembangunan daerah melalui persebaran penduduk," pungkasnya. []