PDIP tidak terima dituding sebagai otak dan biang kerok usulan naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12%.

Untuk membantah tudingan itu, Politikus PDIP Guntur Romli mengunggah surat presiden (Surpres) dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan kepada DPR untuk membahas revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 5 Mei 2021 lalu.

Surpres dengan Nomor R-21/Pres/05/2021 meminta agar usulan dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama.

Selanjutnya Jokowi menugaskan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM dalam membahas rancangan UU tersebut.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) draf RUU Nomor 6 Tahun 1983 yang diajukan Jokowi tersebut mengatur Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12 persen. Namun, dalam Pasal 7 Ayat (3) draf RUU Nomor 6 Tahun 1983 itu mengatur Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Akhirnya revisi UU ini disahkan DPR dan pemerintah sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-undang itu disahkan pada 7 Oktober 2021.

Pembahasan RUU memakan waktu sekitar 3 bulan hingga disahkan di tingkat I pada 29 September 2021. 

Saat itu, 8 fraksi di DPR menyetujui RUU HPP segera disahkan dalam rapat paripurna. Delapan fraksi itu yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, dan PPP. Dari semua fraksi di DPR, hanya PKS yang menolak saat itu.

Menurut Guntur, semestinya PPN bisa diturunkan menjadi 5% dengan melihat kondisi perekonomian saat ini. Dia justru bertanya mengapa pemerintah ngotot tetap naik 12%.

"Kalau kesepakatan yang dulu, kemudian dilihat dari konteks perekonomian saat ini bermasalah, ya harus siap dikoreksi/diubah, apalagi UU-nya menyatakan dimungkinkan berubah, PPN bisa turun 5%, kenapa ngotot banget tetap mau dinaikkan 12%? Jadilah orang kritis jangan jadi penjilat," tulis Guntur lagi dalam cuitannya di X.

Saat ini parpol di DPR sedang berdebat soal asal-muasal UU uang membuat PPN naik menjadi 12% itu. Gerindra menuding PDIP balik badan.

Gerindra heran dengan sikap PDIP yang kini menolak kenaikan PPN jadi 12%, padahal ikut andil dalam pembahasan dan pengesahan UU HPP. []