Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah mendengar dan membaca pemberitaan di media massa yang menyebutkan, seolah-olah tidak ada lagi kegiatan pemerintahan. Presidennya, sudah berkemas-kemas.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat kabinet terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/04). “Tidaklah, kontrak kami sampai akhir. Sampai Insya Allah 20 Oktober mendatang,” ujar SBY menanggapi isu tersebut.

Presiden meminta kepada para stafnya di Istana, agar rapat-rapat terbatas itu bersifat terbuka, meskipun selama ini tidak harus ratas itu terbuka kecuali sidang kabinet, apalagi sidang kabinet paripurna. “Dibuka saja mungkin rakyat juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh Presidennya, oleh kabinetnya, jadi tidak salah menginginkan apa yang kita lakukan ini terbuka untuk umum,” ujar SBY.

Sejauh ini, kata Presiden SBY, ekonomi Indonesia terjaga. Bahkan, sambung SBY, beberapa saat lalu, ketika menerima 7 orang duta besar yang menyerahkan surat-surat kepercayaannya, mereka pada umumnya memberikan apresiasi terhadap pemilu yang diselenggarakan besar, luas, rumit, dan hanya 1 hari pemungutan suara tetapi berlangsung secara damai dan demokratis.

“Banyak di dunia ini negara yang hanya sekian juta menyelenggarakan pemilu tidak seaman, setertib di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas semuanya itu, dan saya pribadi sudah berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu, dan tentunya termasuk rakyat kita,” tutur Kepala Negara.

Rapat Terbatas pada Kamis (24/4) ini membahas 2 hal, yaitu mendengarkan presentasi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan menteri-menteri terkait untuk memastikan bahwa aturan di bidang pertanahan, penyampaian isu terkini berkaitan dengan perdagangan yang akan disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Rapat Terbatas ini dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menhut Moh. Lutfi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, dan Menhub EE. Mangindan.