Alumni dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengeluarkan Pernyataan sikap atau maklumat menyikapi kualitas demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Alumni dan kader HMI mendesak Presiden Jokowi tidak mengorbankan demokrasi untuk kepentingan pribadi.

"Bangsa Indonesia susah payah merebut dan menegakkan demokrasi. Reformasi 1998 adalah titik dimana demokrasi akhirnya menang atas kesewang-wenangan orde baru," kata Alumni HMI, Tegar Putuhena, saat membacakan pernyataannya, Rabu (7/2/2024).

Bahkan untuk itu, kata Tegar, tak terhitung berapa banyak darah pejuang-pejuang demokrasi yang telah tumpah. Tak terhitung berapa banyak air mata keluarga korban yang kehilangan orang-orang terdekatnya.

"Diculik, disiksa, dibunuh, dilenyapkan. Sebagian mereka hingga kini masih tak kembali. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Kita tentu tak menghendaki demokrasi kembali ke titik nol. Kita tentu tak akan pernah rela kezaliman kembali berkuasa di negeri ini," kata Tegar.

Menurut Tegar, Pemilu 2024 yang akan segera berlangsung harus menjadi pesta demokrasi yang benar-benar bisa dinikmati semua lapisan rakyat. Termasuk bagi mereka yang terhimpit keadaan.

“Mereka yang terpaksa antre bahan pokok gratis pemberian pemerintah. Orang-orang inilah yang wajib kita bela. Kaum mustadh’afin yang bahkan Tuhan pun berpihak pada mereka. Pemilihan umum tidak boleh menjadi pesta hanya bagi mereka yang berkuasa,” kata dia.

Tegar mengatakan, kader HMI mengingatkan Pemilu 2024 tidak boleh hanya menjadi arena balapan liar yang seperti tak ada aturannya. Semua harus diatur agar pemilu berjalan jujur, adil dan kredibel.

Selain itu, Tegar juga menyoroti atraksi-atraksi politik dengan mengangkangi hukum dan etika yang dilakukan para elite. Dia mempertanyakan apakah Pilpres untuk mencapai demokrasi atau tujuan tertentu.

“Apakah benar segala proses pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah memang untuk mencapai tujuan demokrasi? Atau jangan-jangan demokrasi hanya dijadikan sebatas slogan untuk menghalalkan tindakan-tindakan anda meraih kuasa secara mebabi-buta?” kata dia.

Dia menyebutkan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah norma Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres dan cawapres, adalah musibah terbesar yang bangsa ini terpaksa harus terima. Rakyat, dinilainya, tak bisa melakukan apa-apa. Setiap penolakan atas putusan ini dihadang dengan satu frasa pamungkas final dan mengikat.

“Tak lama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pasangan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto," kata Tegar. 

Menurut dia, sulit rasanya menganggap dua peristiwa ini tak ada kaitannya sama sekali. Apalagi, sama-sama ketahui bahwa ada hubungan keluarga antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara itu. Sulit untuk menganggap peristiwa-peristiwa itu berdiri sendiri.

DIa beralasan itulah mengapa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan telah terjadi pelanggaran etika berat dalam putusan mahkamah konstitusi itu.

“Beberapa waktu lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menemukan ternyata ada pelanggaran etika yang dilakukan ketua Komisi Pemilihan Umum karena menerima pendaftaran Prabowo Gibran. Sekali lagi, pelanggaran etika terjadi,” kata dia.

Oleh karena itu, dengan melihat perkembangan kebansaan saat ini, Alumni dan Kader HMI mengeluarkan maklumat sebagai berikut:

1. Kepada Presiden Joko Widodo, kami mengimbau agar jangan pernah sekali-kali Anda berani mengorbankan demokrasi hanya demi kepentingan keluarga. Kami menuntut agar presiden fokus bekerja menuntaskan masa baktinya dengan khidmat dan bijaksana. Tak perlu ikut campur dalam politik elektoral apalagi sampai memanfaatkan TNI-Polri serta institusi negara lainnya.

Jangan robohkan hukum dan hak asasi manusia hanya demi ambisi melanjutkan kekuasaan. Semoga masih ada sisa-sisa jiwa negarawan pada diri presiden Joko Widodo. Untuk itu, tolong perbaiki kerusakan demokrasi yang sudah terlanjur terjadi ini sebelum kian terlambat. Sebelum Demokrasi benar-benar runtuh di negeri ini, mari Selamatkan Demokrasi!

2. Kepada segenap keluarga besar HMI, kader dan alumni kami juga mengimbau. Mari kita semua sama-sama kembali pada khittah perjuangan HMI. Mari sama-sama kita ingat doktrin independensi yang menjadi sendi himpunan hingga saat ini. Bukankah kita semua pernah berjanji saat pertama kali dikukuhkan sebagai anggota himpunan.

Maka perjuangan menyelamatkan demokrasi adalah kewajiban sejarah kita semua sebagai kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jangan pertaruhkan nasib bangsa ini hanya demi kepentingan pragmatis sesaat. Jangan korbankan rakyat negeri ini hanya demi ambisi kekuasaan yang menindas. Karena jika hal itu terjadi, sejatinya prinsip dan nilai dasar himpunan telah dihancurkan sendiri oleh kita yang berhimpun di dalamnya.

Kepada para kader HMI, jangan diam. Tujuan kita berhimpun adalah untuk menegakkan perjuangan demi umat dan bangsa. Diamnya kader HMI atas kezaliman yang ada di depan mata adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur himpunan.[]