Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menyatakan, Perppu Pilkada Langsung yang diterbitkan saat Presiden SBY masih menjabat, sudah melalui pertimbangan yang masak untuk memenuhi harapan rakyat. Ia yakin, fraksi-fraksi di DPR akan memperjuangkan kepentingan rakyat itu dan tidak akan berkhianat.

“Politik itu dinamis namun politik itu juga harus disertai dengan etika. Perppu Pilkada yang dikeluarkan sudah melalui pertimbangan yang masak. Bukankah kita semua sepakat untuk menjadikan negara Indonesia menjadi lebih sejahtera dan demokratis sesuai dengan harapan rakyat?, “ ujar politisi yang akrab disapa Ibas itu kepada politikindonesia.com, di Jakarta, Jumat (05/12).

Anggota Komisi X DPR ini berpandangan bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakatnya akan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Menurutnya, aturan dan perbaikan melalui Perppu Pilkada Langsung mensyaratkan calon kepala daerah untuk mewujudkan harapan rakyat tersebut.

“Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga pasti akan bertanggungjawab penuh untuk memajukan serta mensejahterakan rakyat karena mereka dipilih langsung dan saya pikir Perppu Pilkada sudah mengandung perbaikan-perbaikan,” tambahnya.

Ibas menjelaskan secara rinci bahwa 10 syarat perbaikan Pilkada Langsung yang sejak awal disyaratkan Demokrat, merupakan pilihan yang terbaik untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia semakin mapan. “Sejak awal Partai Demokrat konsisten mendukung Pilkada Langsung dengan perbaikan."

Syarat perbaikan yang dimaksud adalah: Uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah; Efisiensi biaya Pilkada; Pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka; Akuntabilitas penggunaan dana kampanye; Larangan politik uang dan mahar calon untuk partai pengusungnya; Larangan fitnah dan kampanye hitam; Larangan pelibatan aparat birokrasi; Larangan pencopotan aparat birokrasi usai Pilkada; Penyelesaian sengketa Pilkada; dan Serta pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

"Jadi pada ujungnya juga dengan perbaikan-perbaikan tersebut, akan memberikan solusi atas beberapa ekses yang akan terjadi menuju pematangan demokrasi di Indonesia,” terangnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Demokrat ini juga menyampaikan rasa optimisnya bahwa niat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat pasti akan didukung seluruh fraksi di DPR karena DPR merupakan bagian dari rakyat.

“Saya menyambut baik bagi partai dan fraksi yang ikut mendukung akan hal ini dan tetap optimis kepada partai dan fraksi lain, karena pasti mereka akan mengedepankan etika serta tidak berkhianat terhadap kesepakatan yang sudah ada termasuk mendengar suara rakyat untuk menggelar Pilkada secara langsung dengan perbaikan. Kami Demokrat akan terus mendukung dan menerima Perppu Pilkada,” tandas Ibas.