Rencana penghapusan kereta listrik (KRL) ekonomi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada penumpang, memang baik. Namun kebijakan tersebut harus dilakukan dengan persiapan yang baik pula. Yakni, dengan menyiapkan mekanisme subsidi untuk meringankan beban masyarakat kelas bawah yang selama ini sangat tergantung kepada KRL ekonomi.

Pendapat itu dikemukakan oleh anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hetifah Siswanda kepada politikindonesia.com usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan PT KAI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/05).

“Tugasnya pelayanan publik, PT KAI juga punya kewajiban untuk masyarakat miskin. Untuk itu harus disiapkan mekanisme subsidi. Buat pengguna jasa KRL dari kelas bawah tersebut, harus diberikan semacam PSO (Public Service Obligation)," ujar Hetifah.

Politisi perempuan dari Partai Golkar ini mengaku mendukung upaya PT. KAI untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada penumpang KRL. Namun kebijakan yang dilakukan harus dilakukan dengan persiapan. Sehingga KRL ekonomi tidak langsung diapuskan begitu saja. Karena, sebenarnya, PT KAI juga mendapat amanat melayani publik termasuk yang miskin.

“Sebelum KRL Ekonomi dihapuskan, siapkan dulu mekanisme subsidi misalnya vouncher, kartu diskon untuk naik KRL Comuterline yang tarifnya lebih mahal. Dana PSO tersebut sudah disediakan pemerintah, walaupun pencairannya sering terlambat," ujar perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, 30 0ktober 1964 ini.

Kepada Elva Setyaningrum, anggota Komisi DPR yang membidangi perhubungan, komunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal itu memaparkan tanggapannya mengenai rencana penghapusan KRL ekonomi. Berikut petikan wawancaranya.

KAI berencana menghapus KRL Ekonomi, bagaimana pendapat Anda?

Saya mendukung, kalau tujuannya untuk kenyamanan pengguna KRL. Tapi, harus pula dipikirkan bahwa penghapusan KRL ekonomi itu akan memberatkan pengguna jasa angkutan, terutama masyarakat dari kalangan kurang mampu. Pasti berat bagi mereka dipaksa untuk beralih ke KRL AC atau Commuter line yang harga tiketnya Rp9.000.

Penghapusan KRL ekonomi, sama saja dengan menghapus subsidi rakyat yang diberikan pemerintah. Seharusnya KRL ekonomi tidak dihapus begitu saja. KAI sebagai layanan publik juga punya misi sosial yang harus dikedepankan.

KRL ekonomi dihapuskan untuk meningkatkan pelayanan, pendapat Anda?

Tak dipungkiri, kondisi KRL ekonomi saat ini memang sangat menyedihkan. KRL ekonomi itu dibuat pada tahun 1974, jadi wajar kalau aspek keselamatan dalam pengoperasiannya mulai diragukan. Pengakuan Dirut PT KAI, menggantian KRL ekonomi ke KRL AC, alasannya bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lintas KRL sehingga mampu mengurangi gangguan dan pembatalan perjalanan.

Selama tahun 2012, gangguan dan pembatalan yang terjadi pada perjalanan KRL ekonomi mencapai 1.228 kali. Disamping itu, dampak gangguan KRL ekonomi terhadap perjalanan KRL AC mencapai 4.217 kali.

Sementara, jumlah penumpang KRL AC mencapai 134 juta orang. Sedangkan, KRL ekonomi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 jumlah pengguna KRL Ekonomi ada 86 juta penumpang. Sedangkan tahun 2012, jumlahnya hanya 46 juta orang.

Bagaimana dengan KRL ekonomi Serpong-Tanah Abang yang sudah dihapuskan secara sepihak oleh PT KAI?

Penghapusan KRL ekonomi Serpong-Tanah Abang secara sepihak oleh PT KAI tanpa koordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan merupakan pelanggaran hukum. Kami sangat menyayangkan tindakan itu, karena iin menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat pengguna KRL ekonomi tersebut.

Perjanjian PT KAI dengan Ditjen Perkeretaapian menyebutkan penghapusan KRL ekonomi diperbolehkan, apabila perubahan pola subsidi kereta api sudah selesai dibahas. Hingga saat ini, pembahasan mengenai pola subsidi itu belum selesai dibahas dan diputuskan bersama DPR. Rencana perubahan subsidi itu akan dilaksanakan pada Juli 2013 nanti.

Apa masukkan dari anda untuk memperbaiki pelayan PT KAI?

Kami meminta agar peralihan KRL Ekonomi ke KRL AC harus disertai subsidi yang meringankan rakyat. Jadi harus ada win-win solution. Contohnya, mematok harga tiket KRL AC Rp5.000 dari harga awal Rp9.000. Selisihnya sebesar Rp4.000 ditanggung pemerintah dalam bentuik PSO. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang kurang mampu bisa tetap beraktifitas seperti biasa dan PT KAI juga tidak merugi.

Selain itu, PT KAI juga harus meningkatkan fasilitas pelayanan. Jadi fasilitas yang tak dimiliki KRL ekonomi ditingkatkan demi keamanan dan kenyamanan pengguna kereta. KRL ekonomi yang kita anggap tidak layak, diganti dengan KRL AC. Jadi bukan penghapusan. Semua KRL ekonomi menggunakan AC. Kami DPR dan pemerintah sepakat kereta yang memakai AC itu tetap mendapatkan PSO untuk masyarakat yang tepat.

Apa harapan Anda dari terhadap program KAI ini?

Saya berharap PT KAI melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat terkait adanya perubahan serta peningkatan fasilitas untuk memberikan layanan yang lebih baik. Dengan demikian masyarakat bisa memahami dan mengetahui kebijakan baru ini.

Termasuk mengenai sistem harga tiket yang akan diterapkan nantinya. Kami juga menilai KRL ekonomi yang ada saat ini sudah tidak manusia. Kondisinya sangat panas, dan tidak nyaman bagi penumpang. Ya kita kepingin itu tidak ada lagi. Sebab, negara-negara lain pun sudah menggunakan AC semua untuk kelas ekonominya.