Presiden Filipina Rodrigo Duterte menuduh Uni Eropa telah mencampuri urusan dalam negeri negaranya dan bersekongkol untuk mengeluarkan Filipina dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam pidato pedas dan sarat kata-kata kasar, Duterte mengancam akan mengusir para diplomat Uni Eropa dalam waktu 24 jam.

“Anda berpikir bahwa kita adalah sekelompok orang bodoh di sini. Kita bisa memotong saluran diplomatik besok. Anda meninggalkan negara saya dalam 24 jam, kalian semua," ujar Duterte seperti dilansir Russia Today, Jumat (13/10).

Kata-kata Duterte menanggapi tujuh anggota delegasi politisi dari Aliansi Progresif Internasional dan Partai Sosialis Eropa yang mengutuk perang narkoba selama kunjungan pada 8-9 Oktober lalu. Kritik atas perang terhadap narkoba yang dilancarkan Duterte, karena terjadi banyak eksekusi di luar langkah aparat keamanan

Delegasi tersebut termasuk anggota dari Swedia, Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS).

Dalam pidatonya, Presiden Duterte mengatakan, "Kami akan disingkirkan dari PBB? Kalian bajingan! Ayo coba saja. Kalian mencampuri urusan dalam negeri karena kami miskin. Kalian memberi uang dan kemudian mengatur apa yang harus dilakukan."

Tentang para diplomat Uni Eropa, dia berkata, "Anda harus meninggalkan negeri saya dalam waktu 24 jam, Anda semua."

Menanggapi pernyataan Duterte tersebut, juru bicara Uni Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa Kunjungan Delegasi Internasional Aliansi Progresif pada 8-9 Oktober lalu bukan merupakan sebuah misi Uni Eropa, sebagaimana yang secara keliru dilaporkan oleh beberapa media.

"Uni Eropa bukan bagian dari organisasi atau perencanaan kunjungan tersebut - baik Delegasi Uni Eropa di Filipina maupun lembaga Uni Eropa di Brussels. Pernyataan yang dibuat oleh Aliansi Progresif selama kunjungannya ke Filipina dibuat semata-mata atas nama Aliansi Progresif dan tidak mewakili posisi Uni Eropa," tegasnya.

“Uni Eropa dan Filipina bekerja sama secara konstruktif dan produktif dalam kemitraan yang erat dalam banyak konteks dan wilayah, termasuk, tentu saja, dalam konteks PBB," tambah pernyataan tersebut.