Wakil Presiden Boediono menegaskan, bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2008, sama seperti awal-awal krisis ekonomi akhirnya menghantam tahun 1997. Untuk itu, dirinya yang ketika itu menjabat Gubernur Bank Indonesia sepakat pemberian Fasilitas Pemberian Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

“Situasinya sangat gawat, apabila satu bank saja jatuh, apakah itu Bank Century atau yang lain (ditutup), maka akan terjadi rentetan terhadap bank-bank lain," ujar Boediono saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (09/05).

Begitu ada bank ditutup, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan goyah. “Pengalaman kita sendiri. Dalam situasi krisis banyak isu beredar mengenai bank mana yang mengalami masalah likuiditas,” jelas dia.

Apalagi baik pada 1997-1998 maupun pada 2008, Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee alias perlindungan atas simpanan nasabah di perbankan.

Boediono mengatakan, tindakan yang dilakukan BI belajar dari pengalaman saat krisis ekonomi. “Pengalaman pada 1997, kita menutup bank kecil dengan 2 persen total aset perbankan, akhirnya orang bertanya-tanya bank mana lagi yang akan ditutup, dampaknya terjadi rush sampai Januari 2009," ujar Boediono.

Penjelasan itu disampaikan Boediono menanggapi pertanyaan jaksa tentang kondisi ekonomi ketika Dewan Gubernur BI mengubah Peraturan BI mengenai syarat pemberian FPJP. Boediono menegaskan FPJP perlu diberikan untuk menghindar kondisi krisis seperti tahun 1998.

Boediono mengatakan, RDG membahas perubahan PBI untuk menyesuaikan perkembangan kondisi perbankan saat itu. “Dan itu tentu, kita ingin suatu peraturan yang bisa menampung semua termasuk yang bisa menangani apa yang

Boediono yakin betul dengan langkah yang diambilnya dalam menyelamatkan Century ketika itu. Boediono menyatakan, ia sudah berkecimpung di bidang ekonomi selama lebih dari 30 tahun. “Saya lebih 30 tahun di ekonomi, di pemerintahan, di berbagai posisi. Kalau kita biarkan Bank Century jatuh pada November 2008, akan terjadi, saya yakin, apa yang kita alami pada 1997-1998.”

Dikemukakan Boediono, belajar dari krisis 1997-1998, biaya yang harus ditanggung gara-gara bola salju penutupan bank dalam situasi krisis, juga merembet sampai ke biaya sosial politik.

“Dari segi sosial politik, juga terjadi perubahan luar biasa dengan biaya politik besar. Itu landasan saya, di-share oleh anggota DG (Dewan Gubernur BI, red), Menteri Keuangan juga," terang dia.