Pemerintah Australia kesal dengan keputusan Meta yang tidak akan lagi membayar penerbit berita untuk setiap konten yang muncul di Facebook. 

Facebook dan Google dinilai mendapat keuntungan dalam hal pendapatan iklan. Yakni, ketika tautan ke artikel berita muncul di platform mereka.

“Gagasan bahwa satu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari investasi pihak lain, bukan hanya investasi pada modal namun juga investasi pada sumber daya manusia, investasi pada jurnalisme, adalah tidak adil,” kata Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese,vseperti dikutip dari 9News, Sabtu (2/3/2024).

“Itu bukan cara Australia,” ujar Anthony.

Menurut dia, saat ini Pemerintah Australia sedang meminta saran dari Departemen Keuangan dan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) mengenai langkah selanjutnya.

Mantan Ketua ACCC yang mengawasi rancangan undang-undang tersebut, Rod Sims, menyebut keputusan Meta egois dan dia khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat karena keputusan tersebut merusak kualitas jurnalisme yang muncul di media sosial.

"Ini adalah Meta yang mengabaikan parlemen Australia," kata Sims.

Media terbesar di Australia mengecam keputusan Meta dan menyebutnya sebagai serangan terhadap industri.

“Meta menggunakan kekuatan pasarnya yang sangat besar untuk menolak bernegosiasi, dan pemerintah berhak mengeksplorasi setiap opsi mengenai bagaimana kekuatan Kode Perundingan Media dapat digunakan,” kata Michael Miller, dari News Corp.

Media Australia melaporkan bahwa kesepakatan Facebook bernilai 70 juta dolar Australia (706 miliar rupiah) per tahun bagi industri. Meskipun tidak diungkap nulai kesepakatannya.

Tak hanya Australia, ternyata banyak pemerintah di seluruh dunia berupaya melindungi industri berita lokal mereka agar tidak tersingkir dari pasar periklanan online. 

Sebelumnya, Indonesia menyatakan berencana supaya membuat perusahaan teknologi besar semacam facebook dan google membayar konten berita lokal Indonesia. []