Pada Kamis (25/09) besok, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna yang akan menentukan nasib Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Rapat tersebut akan diwarnai aksi unjuk rasa dari massa yang pro dan kontra.

Kepada pers, Rabu (24/09), Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi aksi demontrasi yang muncul terkait sidang pengesahan RUU terseebut di DP.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan pasukan dengan kekuatan sebanyak 1.200 personel. Personel disiagakan di depan Gedung DPR, dengan pengamanan berlapis.

Adapun satuan yang dilibatkan dalam pengamanan ini di antaranya Satuan Sabhara, Satuan Brimob, Satuan Reserse, Satuan Intel dan Satuan Lalulintas.

Polda sendiri telah menerima surat pemberitahuan dari sejumlah elemen yang akan melakukan aksi tersebut. Termasuk dari Koalisi Merah Putih (KMP) juga akan turun ke jalan dengan mengerahkan ribuan orang. “Sesuai pemberitahuan, dari Koalisi Merah Putih ada 3 ribu orang," ujar Rikwanto.

Selain Koalisi Merah Putih, elemen pengacara dari Peradi juga akan melakukan aksi unjuk rasa serta elemen massa lainnya. Mengantisipasi gesekan antara massa yang pro dan kontra ini, Rikwanto mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan rencana teknis untuk itu. “Itu nanti teknis di lapangan," ujarnya.

Pihaknya berharap agar aksi demonstrasi yang dilakukan elemen massa nantinya berjalan dengan tertib dan aman.