Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, pemerintahan Palestina bersatu telah sepakat akan mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Pernyataan Abbas ini nampaknya dikeluarkan untuk meredakan kekhawatiran Barat terkait kesepakatan persatuan Fatah dan Hamas yang terbentuk beberapa hari lalu.

Kekhawatiran itu muncul karena Hamas adalah organisasi militan yang memiliki tujuan untuk menghancurkan Israel. AS pun memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

"Pemerintahan akan berada di bawah komando dan kebijakan saya. Saya mengakui keberadaan Israel dan pemerintahan (bersatu) akan mengakui Israel. Saya menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme," kata Abbas kepada para tokoh senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di markas kepresidenan di Ramallah, Tepi Barat, Sabtu (26/04) waktu setempat.

Hamas dan Fatah, yang dipimpin Mahmoud Abbas, sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan independen berisi para teknokrat dalam waktu lima pekan dan kemudian menggelar pemilu dalam waktu enam bulan ke depan.

Pandangan Hamas yang masih berbeda soal Israel tidak serta merta dianggap berlawanan dengan Abbas. Sebab, kedua pihak sekapat pemerintahan bersama ini tidak akan menyertakan anggota Hamas di dalamnya.

"Pengakuan Israel oleh presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, bukan hal baru. Yang terpenting adalah Hamas tidak akan dan tidak pernah akan mengakui keberadaan Israel," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.

Mahmoud Abbas menginginkan negara Palestina merdeka terdiri atas Jalur Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Semuanya adalah wilayah yang direbut Israel dalam perang enam hari 1967.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza dari tangan Fatah yang sekuler pada 2007. Hamas memiliki ribuan pejuang yang dilengkapi berbagai persenjataan termasuk roket. Hamas sudah berulang kali terlibat pertempuran dengan Israel sejak menguasai daerah kantong itu.