Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membidangi ketenagakerjaan memanggil kembali Menteri Badan Urusan Negara (BUMN) Dahlan Iskan Rabu, (10/04). Pemanggilan terkait masalah tenaga kerja dan buruh BUMN yang dipekerjakan secara outsourcing dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan, kalau selama ini kasus perburuhan di tubuh BUMN masih memprihatinkan. Bahkan, BUMN tidak mampu memberikan contoh yang baik dalam mengelola urusan kaum pekerja alih daya ini.
“Banyak kasus pemberangusan serikat pekerja, PHK sepihak tanpa pesangon, outsourcing yang dilakukan begitu parah,” katanya kepada politikindonesia.com, seusai memimpin Rapat Kerja Gabungan di Gedung DPR, Rabu (10/04)
Menurut politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku, selama ini dirinya sudah berusaha keras untuk memanggil mantan Direktur Utama PLN ini. Dirinya pun mengapresiasi kedatangan Dahlan untuk menghadiri rapat kerja dengan komisinya. Namun, dia tetap mengkritisi bahan materi yang diberikan Dahlan kepada Komisi IX DPR.
“Saya mengapresiasi kehadirannya. Waaupun saya sempat kesal karena selalu mangkir ketika dipanggil hingga menjadi buronan. Selain itu, saya, saya juga bingung karena dia memberikan materi hanya 3 lembar. Halaman pertama cover, kedua pendahuluan dan halaman ketiga terima kasih," ujar perempuan kelahiran Yogyakarta, 1 Juli 1959 ini.
Kepada Elva Setyaningrum, dia menjelaskan kondisi pegawai outsourcing BUMN saat ini. Dalam kesempatan itu, Ribka juga menceritakan alasan Dahlan yang mangkir dari panggilan DPR. Lalu, apa hasil dari rapat kerja gabungan tersebut. Dan, apa harapan lulusan Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran 1990 ini terhadap outsourcing BUMN. Berikut petikan wawancaranya
Menurut Anda, bagaimana kondisi pagawai outsourcing BUMN saat ini?
Jujur, sangat sesak hati saya melihat kondisi pegawai outsourcing BUMN saat ini. Pernah ada pegawai outsourcing BUMN yang mengadu sambil memeluk kaki saya dan langsung menangis. Melihat peristiwa itu, hati saya miris.
Pegawai outsourcing mengatakan, kalau istrinya jadi pelacur dan anaknya bunuh diri karena tidak bisa sekolah. Makanya, kami menggelar rapat kerja gabungan ini untuk meminta klarifikasi Dahlan sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN. Karena seharusnya, perusahaan BUMN bisa menjadi contoh kepada swasta bagaimana memperlakukan pegawai outsourcing.
Anda sempat terkesan marah pada Dahlan Iskan. Mengapa seperti itu?
Selama ini saya marah-marah karena Pak Dahlan tak datang-datang saat dipanggil DPR. Bahkan, sempat menjadi buronan karena mangkir beberapa kali. Kalau saya marah-marah, muka saya jadi tidak cantik lagi. Saya ini Putri Solo, tapi malah disuruh jadi Batak.
Saya sempat naik ojek datang ke rumah dia dan berusaha keras mendatangkan dia untuk rapat soal tenaga kerja outsourcing di BUMN. Jadi saya minta, sekarang dia tidak bandel lagi. Dipanggil sekali datang jadi saya tidak marah-marah. Nanti kalau diundang lagi jangan sampai usus saya melar lagi. Jangan sampai jadi buronan Komisi IX DPR lagi.
Mengapa Anda sampai marah besar?
Karena dia adalah seorang Menteri yang dipilih oleh Presiden. Sedangkan, kami dipilih oleh ratusan rakyat. Jadi tanggung jawab kami besar, itulah mengapa kami marah ketika dia tidak datang.
Perjuangan keras saya untuk menghadirkan Dahlan di Komisi IX DPR akhirnya berbuah manis. Karena sebelumnya, saya pernah mengadukan hal ini kepada pimpinan DPR, untuk kemudian dilanjutkan mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jadi memanggil Pak Dahlan merupakan perjuangan yang luar biasa. Sehingga pimpinan DPR membuat surat ke Presiden SBY, sehingga Presiden intruksikan untuk hadir. Setelah beberapa bulan kami cari.
Bagaimana hasil dari rapat kerja gabungan kali ini?
Kami akan membentuk panitia kerja (Panja) Outsourcing BUMN. Panja ini bertujuan menuntaskan masalah outsorcing dan hak-hak normatif yang terjadi di berbagai perusahaan BUMN pada masa persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013. Keputusan itu kami ambil agar penyelesaian masalah outsorcing lebih komprehensif dan memiliki dasar yang kuat.
Pembentukan Panja Outsourcing itu bagian dari upaya DPR untuk ikut membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja outsourcing.
Isu apa yang akan dibahas dalam Panja tersebut?
Ada 3 isu pokok masalah yang akan dibahas dalam Panja Outsourcing. Pertama, penyelesaian soal upah tenaga alih daya yang rendah. Kedua, sistem outsourcing dan ketiga soal "union busting" atau pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan perusahaan BUMN. Tapi tidak tertutup dalam Panja tersebut juga dibahas masalah lain yang menyangkut ketenagakerjaan BUMN. Panja tersebut rencananya akan dibahas pada Mei 2013 atau usai reses DPR.
Apa harapan Anda dari outsourcing BUMN ini?
Ada jutaan buruh dan pekerja BUMN yang berharap dijadikan pegawai tetap lantaran telah bekerja bertahun-tahun yang menunggu kesejahteraannya naik dan dihapuskan sistem outsourcing. Jadi mereka harus jadi pegawai tetap . Karena itu, saya berharap agar masalah sistem outsourcing harus dihapus dan diselesaikan oleh para menteri terkait.
© Copyright 2024, All Rights Reserved