Para menteri, pejabat negara diminta mengatur pengeluaran. Termasuk selektif dalam melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Semua itu penting dilakukan untuk efisiensi anggaran.

"Presiden mengarahkan supaya pengeluaran menteri diatur, supaya anggaran digunakan untuk yang betul-betul diperlukan saja," ujar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Presiden SBY kata Kuntoro, mencontohkan perjalanan dinasnya ke luar negeri. Sudah ditentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Begitu pula lama waktu kunjungan tersebut. Intinya, tidak perlu berlama-lama. Jika bisa diselesaikan dalam dua hari kenapa harus empat hari.

"Jadi, Bapak Presiden meminta supaya para menteri bisa mencermati dengan baik, mana perjalanan penting, mana tidak. Contoh, kalau cuma seminar buat apa menteri ke luar negeri?" kata Kuntoro.

Kuntoro menambahkan, memang Presiden tidak secara eksplisit mengatakan belum hemat. Tetapi, SBY meminta pemahaman para menteri untuk menahan diri. UKP4 belum melakukan penilaian soal penghematan menteri itu.

"Perintah Presiden tentang itu baru seminggu. Jadi belum ke lapangan bagaimana persisnya. Tetapi sedang kita rancang bagaimana persisnya," jelasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan sebaiknya masing-masing kementerian bisa menghemat anggaran. Ia mencontohkan, lembaga yang dipimpinnya bisa menghemat sampai 14 persen lebih.

"Total di lembaga Kepresidenan 10,47 persen, kalau ditotal nilainya ada Rp201 miliar lebih yang dihemat. Kalau semua lembaga seperti itu tentu akan sangat bagus," kata Sudi.

Pada rapat di Bogor tersebut Presiden SBY sempat mendorong agar jajaran pemerintahan terus melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran. Langkah serupa juga harus diterapkan di semua lembaga tinggi negara, tidak terkecuali DPR, DPD, MK, MA, BPK dan lainnya.