Direktur Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Sukardi Rinakit, akhirnya tetap mendapatkan posisi di lingkungan pemerintahahan. Tim sukses Jokowi-JK saat pilpres lalu itu, sempat menolak tawaran menjadi Komisaris Utara BTN. Kini ia menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Praktikno.

“Jadi stafsus bidang politik dan pers," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno tentang jabatan baru Sukardi, kepada pers di istana Presiden, Jakarta, Rabu (08/04).

Pratikno mengatakan bahwa saat ini surat keputusan penunjukan Sukardi sebagai Stafsus Mensesneg sudah disusun. Dengan demikian, Sukardi diharapkan dapat bekerja secepatnya di lingkungan Istana.

Sebagai seorang staf khusus yang membidangi politik dan pers, Sukardi tidak serta-merta akan menjadi juru bicara presiden. Sampai saat ini Presiden Jokowi tidak menunjuk juru bicara. “Enggak (ditunjuk sebagai juru bicara)," jawab Pratikno.

Dengan bergabungnya Sukardi Rinakit sebagai Staf Khusus Mensesneg, berarti Pratikno memiliki dua orang staf. Satu orang lagi adalah Ary Dwipayana. Adapun pengamat politik, Refy Harun, mengundurkan diri dari posisi sebagai Stafsus Mensesneg karena mendapat tawaran Komisaris Utama PT Jasa Marga.

Sebelumnya, Sukardi menolak tawaran menjadi Komut BTN. “Sejak semula, saya tidak bisa menerima posisi Komisaris Utama BTN. Saya tidak mau menerima pekerjaan dengan tangan kosong," kata pengamat politik itu kepada pers, Jumat (03/04) lalu.

Belakangan, Sukardi mengatakan bahwa ia lebih memilih menerima sebagai staf khusus dibandingkan menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Menurut dia, posisi yang ditawarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soewandi itu tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Dia mengaku tak memiliki kemampuan di bidang perbankan. Berbeda halnya jika menjadi Stafsus Mensesneg, di mana Sukardi akan bertugas terkait pers dan politik di lingkungan istana.

Sebelum bergabung dengan Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi pernah menjadi penulis pidato Menteri Dalam Negeri dan analis politik Menteri Pertahanan. Ia pernah menjadi peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.