Proses hukum atas kasus Gayus Halomoan Tambunan semakin berbelit-belit. Pemerintah harus lebih tegas dalam upaya menuntaskan kasus sekaligus membongkar kejahatan mafia pajak di Tanah Air.

Desakan itu dikemukakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo, Jumat (14/01). “Saya kira perlu political will dari pemerintah, dari Presiden), untuk menekan. Presiden yang harus menekan kepolisian dan kejaksaan untuk segera membongkar tuntas kasus Gayus.”

Bagi Tjahjo, pembentukan Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak sebagai dorongan politik bagi para aparat penegak hukum. Panja dipandang sebagai upaya ini untuk meningkatkan kinerja dan kerja sama dalam membongkar kasus Gayus serta kejahatan mafia pajak.

Kata Tjahjo, sebenarnya fungsi DPR ini pengawasan. DPR tidak punya fungsi-fungsi yang dipunyai baik oleh kejaksaan, kepolisian, maupun KPK. “Nah, tugas DPR secara politik ya mendorong KPK, kepolisian, maupun kejaksaan supaya ada sinergi yang sama mengupas tuntas siapa di balik ini.”

Tjahjo juga mendesak Presiden agar memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada KPK maupun kejaksaan untuk mengungkap tuntas kasus mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, orang pertama yang berupaya membongkar kejahatan mafia pajak. Demikian pula dengan, kasus Century, dan lainnya.