Para pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) didesak untuk segera mengkomunikasikan platform ekonomi masing-masing yang akan mereka usung. Ini penting agar rakyat bisa segera mengetahui agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan.

Desakan itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Firmanzah, PhD di Jakarta, Senin (28/04) pagi. Ia menyebut, paling tidak, ada 2 alasan mengapa platform tersebut sangat penting.

Pertama, sebagai pengikat komitmen politik 5 tahun bagi partai pengusung pasangan Capres-Cawapres. Dan Kedua, platform ekonomi yang berisikan visi, misi serta arah pembangunan nasional pasangan Capres-Cawapres akan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2015-2019.

Firmanzah menyebut, dalam RPJMN itulah dimuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrial/lembaga dan lintas kementrian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, dan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang memuat rencana regulasi beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

“RPJMN itu nantinya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang memuat prioritas, program, anggaran dan kerangka regulasi,” ujar dia.

Khusus untuk masa peralihan atau tahun pertama pemerintahan presiden baru, sesuai bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, menurut Firmanzah, untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan kekosongan rencana pembangunan nasional, wajib dibuat oleh Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya.

Namun demikian, Presiden terpilih berikutnya tetap memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN Perubahan 2015 sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Memandang begitu pentingnya platform pembangunan ekonomi pasangan Capres-Cawapres bagi perekonomian nasional kita 2015-2019, Firmanzah menyarankan agar semua pihak memberikan ruang seluas-luasnya terhadap masalah ini.

Ia mengingatkan, selain soal figur dan ketokohan masing-masing pasangan, agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan juga perlu mendapatkan perhatian masyarakat.

“Saya meyakini kombinasi antara kedua aspek tersebut yaitu aspek individu yang berisikan ketokohan, track-record, personalitas dan emosional-attachment, dan aspek rasional yang berisikan visi besar membangun Indonesia lima tahun berikutnya akan membuat tidak hanya demokrasi kita lebih berkualitas tetapi juga memastikan perekonomian nasional akan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan dating,” papar Firmanzah.

Tanpa bermaksud menggurui, Firmansyah menyarankan agar platform ekonomi para Capres perlu mempertimbangkan tidak hanya ekonomi domestik tetapi juga dampak dari perekonomian dunia untuk kurun waktu 2015-2019.

Ia mengingatkan, sejumlah event perlu diantisipasi untuk terus meningkatkan daya tahan (resiliency) perekonomian nasional. Pertama, rencana The Fed mengakhiri stimulus moneter dan diikuti dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat yang beresiko memperbesar capital outflow keluar dari negara emerging.

Kedua, persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif berjalan pada akhir 2015. Ketiga, resiko ekonomi akibat krisis dan ketegangan politik di sejumlah wilayah seperti Ukraina, Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, dan wilayah lain yang berpotensi meningkatkan harga minyak mentah dunia.

Keempat, perubahan iklim dan cuaca juga berpotensi menggagalkan hasil panen produsen utama komoditas pangan dunia. Dan kelima, hal-hal lainnya yang berpotensi mengancam lonjakan inflasi, penurunan nilai dan volume ekspor nasional, pelemahan vestasi dunia, dan mengganggu stabilitas pasar keuangan nasional.

Menurut Firmanzah, idealnya platform ekonomi para Capres tersebut perlu memuat visi besar untuk terus memajukan perekonomian nasional menjadi lebih sejahtera, adil, berdaya saing dan semakin merata. Termasuk di dalamnya komitmen politik dan rencana strategis untuk terus memperkuat fundamental ekonomi nasional.

“Hal ini perlu tercermin pada sejumlah strategi seperti pengelolaan fiskal yang sehat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara (pajak dan bukan-pajak), pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan penguatan industry nasional, pemanfaatan IPTEK, ketahanan pangan dan energi, pendidikan, dan kesehatan,” terangnya.

Platform ekonomi para Capres tersebut juga perlu memuncukan kebijakan prioritas sektoral, seperti bagaimana meningkatkan sektor pertanian, telekomunikasi, transportasi dan logistik nasional, konstruksi, industry pengolahan, dan jasa keuangan, dsb.

Adapun mengenai target pencapaian kinerja ekonomi nasional seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, inflasi, deficit anggaran, target lifting minyak dan gas nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), prioritas alokasi anggaran pemerintah, dan indicator lainnya, menurut Firmanzah, perlu ada gambaran yang lebih detil dalam platform ekonomi pasangan Capres-Cawapres.

Mengingat begitu strategisnya platform ekonomi itu, maka Firmanzah mengajak kepada semua pihak, utamanya media nasional, untuk memberikan ruang seluas-luasnya dalam memberikan informasi terkait dengan platform ekonomi dan pembangunan masing-masing kandidat capres-cawapres.

“Agar masyarakat mengetahui sebelum menentukan pilihan atas arah pembangunan ekonomi nasional 2015-2019. Terutama ketika masa-masa kampanye Pilpres secara resmi,” pungkas Firmanzah.