Pemerintah mendorong pembangunan pelabuhan berskala besar dengan luas lahan di atas 500 hektare. Pelabuhan skala besar tersebut diharapkan mampu mengikuti peningkatan kapasitas angkut hingga 50 tahun mendatang.

"Jangan berbicara pelabuhan, sekarang, hanya 6 hektare, 8 hektare, 25 hektare, tidak bisa seperti itu jangkauannya 100 tahun ke depan," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Silaturahmi Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Gorontalo, Jumat (05/12) malam.

Jokowi mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan membantu pembangunan pelabuhan dengan lahan di atas 500 hektare. "Siapkan lahan minimal 500 hektare kalau ada 2000 hektare, itu yang kita prioritaskan karena harus terintegrasi dengan power plant dan lainnya," ujar Presiden.

Pemerintah, ujar Jokowi, dengan anggaran hasil dari penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM), peningkatan pajak dan efisiensi akan membangun 24 pelabuhan.

"Seperti Tanjung Priok susah mengembangkannya karena kiri kanan sudah rumah penduduk. Di Kalimantan Tengah (Pangkalan Bun tadi-red) saya bingung, yang satu 8 hektare dan satu lagi 50 hektare, nggak bisa seperti itu, visi harus ke depan," tegasnya.

Presiden meminta semua pihak memiliki visi yang sama dalam mengembangkan berbagai sektor termasuk pelabuhan. Ia menegaskan, garis pembangunan harus berjalan dari pusat kemudian Provinsi hingga Kabupaten dan Kota.

"Jangan sampai ada perintah ke Utara ada yang berjalan ke Timur dan Barat. Nggak akan maju, visi harus sama, tidak hanya untuk 5 tahun hingga 10 tahun ke depan tapi harus 100 tahun ke depan," ujar Presiden.