Kongres IV Partai Demokrat telah berakhir. Susilo Bambang Yudhoyono kembali ditetapkan sebagai ketua umum. Dalam 2 pekan ini, SBY akan mengumumkan kepengurusannya.

Kongres tersebut tak hanya memilih ketum, membahas AD/RT, serta strategi Demokrat untuk meraih kembali kejayaan pada 2019 mendatang. Kongres ini juga menghasilkan 10 rekomendasi untuk pemerintahan pemipinan Presiden Joko Widodo.

“Rekomendasi Partai Demokrat agar pemerintahan Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan rakyat Indonesia dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya," ujar SBY.

Ada 10 butir poin rekomendasi yang disampaikan Demokrat dan dibacakan SBY pada penutupan kongres itu. Rekomendasi ini bisa dilihat sebagai posisi politik Demokrat terhadap sejumlah isu yang saat ini mengemuka di negeri ini.

Selain desakan agar pemerintah terus menjaga, menghidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi, Demokrat juga meminta pemerintah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutamakan pencegahan, tetap agresif dan tanpa pandang bulu, cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak ada motif politik, serta putusan pengadilan diharapkan obyektif dan adil.

Demokrat juga mengajak semua elemen untuk menyelamatkan KPK dan Polri. Tujuannya agar dua lembaga penegak hukum itu bisa bekerja efektif. "Fungsinya tidak boleh terganggu karena benturan orang perorangan," ucap SBY.

Satu catatan penting adalah tentang posisi Demokrat terhadap TNI dan Polri. Demokrat ingin TNI-Polri menjaga independensinya dengan cara terbebas dari lingkar politik kekuasaan.

Demokrat tidak ingin TNI-Polri terganggu independensinya sehingga dapat mengkhianati amanat reformasi. Demokrat ingin TNI-Polri tidak terpecah belah, dan secara sadar serta aktif menegakkan hubungan militer-sipil yang sehat.

Rekomendasi ini seakan menjawab wacana digesernya posisi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, serta pelibatan TNI dalam sejumlah kebijakan pemerintah. Termasuk, wacana dilibatkannya TNI untuk memperkuat KPK.

Demokrat mengingatkan, agar semua elemen berhati-hati, jangan sampai TNI kembali terjebak dalam model dwifungsi seperti era orde baru dulu.

Demokrat juga meminta pemerintah tetap berpihak dengan masyarakat yang tidak mampu. Dalam artian, pemerintah diharapkan menghidupkan kembali program-program prorakyat, apa pun namanya, agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.

Demokrat juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu ambisius dalam mengejar pembangunan infrastruktur namun melupakan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur memang sangat penting, tapi jangan sampai APBN kita habis untuk pembangunan infrastruktur.

Demokrat meminta pemerintah menghidupkan kembali program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), karena memandang program itu sangat baik meski perlu dilakukan perbaikan karena sifatnya sebagai program induk.

Demokrat menilai pemerintah perlu mengelola ekonomi secara sungguh-sungguh dengan kebijakan tepat dan tindakan efektif mengingat persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat saat ini, dimana pertumbuhan melambat dan adanya masalah di sektor moneter, fiskal, dan riil.

Rekomendasi itu juga menyoroti hubungan bilateral Indonesia yang terganggu akibat sikap tegas pemerintah melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati narkoba. Demokrat sepakat dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI. Akan tetapi, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil tindakan sehingga mengganggu hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.

Demokrat juga meminta pemerintah prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing dalam hubungannya dengan partai politik. Jika prinsip itu dijalankan, akan tercipta hubungan yang sehat antara negara/pemerintah dengan partai politik dan sesama partai politik.

Terakhir, Demokrat berharap pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. Partai Demokrat mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait program yang akan digulirkan agar tidak muncul salah persepsi, dan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan.