Dukungan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ditunjukan Pemerintah Kerajaan Belanda. Hal tersebut langsung diungkapkan oleh Perdana Menteri (PM) Belanda Jan Peter Balkenende kepada wartawan di Jakarta pada Jumat (7/4) lalu.

"Ini harus digarisbawahi, kami sepenuhnya menghormati kedaulatan RI. Termasuk kedaulatan atas Papua," kata PM Jan Peter Balkenende sungguh-sungguh. Menurut Jan, dukungan atas kedaulatan RI sangat penting karena kedua negara memiliki ikatan historis. Apalagi dalam situasi sekarang, Indonesia menjadi perhatian internasional setelah mencuatnya kasus separatisme di Papua.

Jumat kemarin, PM negara bekas penjajah RI selama 350 tahun tersebut telah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres. Hari ini, dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pejabat pemerintahan untuk membahas masalah rekonstruksi Aceh pascatsunami.

Sebagai negara Islam terbesar, Balkenende mengatakan perlunya dialog antaragama guna menjembatani kepentingan Islam dan Barat. "Tragedi 9/11 bukan antara Islam melawan Barat. Tetapi, itu merupakan ulah kelompok yang ingin menghancurkan peradaban. Kita harus saling bertemu secara rutin," kata Balkenende.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menanggapi isu keraguan sejumlah pihak mengenai legalitas Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat 1962. Menurut Juwono, isu Pepera yang digunakan untuk mendukung separatisme Papua tidak akan berhasil. Sebab, hukum internasional telah mengakui Papua sebagai bagian dari RI.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, kesepakatan New York Agustus 1962 menyepakati, akan ada pengadilan pengakuan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada 1 Desember 1962. Sementara itu, pada 1 Mei 1963, Irian Barat sudah resmi menjadi bagian RI. Jadi, ketika UU Penanaman Modal Asing April 1967 disahkan dan Freeport hadir kali pertama di Papua Barat, itu sudah merupakan bagian dari legalitas Indonesia. "Kita sudah menang dari sisi itu. Jika itu diangkat sebagai persoalan politik, silakan saja," ujar Juwono singkat.

Dia menegaskan, saat ini tidak ada bahaya separatisme di Indonesia. Berbagai isu yang ada hanya merupakan permainan pemberitaan media massa dan pihak-pihak yang ingin memperburuk hubungan RI-Australia. Jumat lalu memang ada sebuah media nasional yang memberitakan bahwa 10 tahun lagi Papua akan merdeka.

"Ada yang mengatakan sepuluh tahun lagi Papua akan merdeka, ya silakan saja. Yang penting, pemerintah akan bekerja keras. Pemerintah akan melaksanakan pemerataan pembangunan yang adil, termasuk memelihara dan menjaga martabat orang Papua dalam kerangka kebangsaan," ujar Menhan menanggapi enteng pemberitaan sebuah koran nasional.

Menurut Menhan hingga kini tidak ada sinyal dari Presiden SBY untuk mengurangi atau menunda sebagian kerja sama dengan Australia. "Politisi bisa datang dan pergi, tapi bangsa Indonesia dan Australia harus tetap menjaga hubungan baik," ujarnya diplomatis.