Mantan Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi, mengaku banyak kerugian ketika mengajak Lembaga suvei Poltracking menjadi konsultan dan melakukan survei terhadap dirinya di Pilkada 2020.

Menurut Mulyadi, banyak kekacauan yang dibuat oleh Poltracking selama masa Pilkada di Sumbar. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, data mereka banyak kesalahan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.

"Saya rugi secara materil dan imateril. Tidak cuma di provinsi. Di daerah kabupaten itu mereka datanya ngaco semua," kata Mulyadi di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Mulyadi menduga ada pengelabuan di sistem canvasing saat masa kampanye. Beberapa hal yang seharusnya bisa menyentuh ke masyarakat hingga tingkat bawah, sama sekali tidak terjadi.

Padahal, kata Mulyadi, Poltracking sebagai lembaga survei seharusnya bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.

Baru-baru ini Poltracking menjadi sorotan usai disanksi oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait hasil survei Pilgub Jakarta yang berbeda dengan hasil survei LSI yang memenangkan Pramono Anung-Rano Karno.[]