Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar Pilkada dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Prabowo merujuk soal penghematan anggaran. 

Usulan Prabowo mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.  Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiah Asfar mengatakan PKB sejak dahulu selalu mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.

"Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD," kata Ais, Jumat (13/12/2024).

Ais mengatakan tugas dan fungsi gubernur lebih kepada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kabupaten/kota.

Karena itu, ia merasa anggaran untuk pilgub semestinya bisa dialokasikan ke kebutuhan lain yang lebih menyasar kebutuhan rakyat.

Di sisi lain, Ais menyinggung penyelenggaraan Pilkada yang memerlukan puluhan triliun, bahkan dua sampai tiga kali lipat dibanding pilkada 2019.

Ia menyetujui pernyataan Prabowo bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika biaya pilkada kemarin difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yg miskin. Namun, menurut Ais, usulan Prabowo perlu dikaji lagi apakah pilkada langsung secara keseluruhan dipilih oleh rakyat merupakan pilihan yang tepat atau tidak.

"Karena tentu dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD akan mengurangi politik uang di tingkat pemilih. Namun di sisi lain, justru akan meningkatkan politik uang di tingkat elite, dengan mencoba "membeli suara" di tingkat elite. Akhirnya kurang transparan & tidak mewakili kehendak masyarakat di daerah," ujarnya.

Sependapat dengan Ais, Ketua DPP NasDem Irma Chaniago secara pribadi menyetujui jika pemilihan gubernur tak perlu dipilih langsung oleh rakyat dan cukup dipilih oleh DPRD semata.

"Saya usul malah gubernur tidak perlu dipilih langsung," kata Irma, dikutip Jumat (13/12/2024).

Irma beralasan jika gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sebagai koordinator bupati dan wali kota semata. Maka, Pilgub dianggapnya cuma buang-buang anggaran semata.

"Toh yang kerja langsung ke masyarakat bupati dan wali kota," ujar Irma menegaskan.

Di sisi lain, Irma mengaku setuju jika kepala daerah level bupati dan wali kota masih dipilih langsung oleh rakyat.

"Kalau bupati, wali kota dan presiden masih oke lah dipilih langsung," katanya.

Wacana untuk kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD disampaikan Prabowo saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam. Menurut Prabowo, car aitu juga diterapkan di negara lain, dan dinilai lebih efisien dan hemat biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.

Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. []