"TAK ada lawan atau kawan yang abadi dalam dinamika politik" pepatah ini terdengar klise namun masih dapat menggambarkan kondisi politik saat ini.

Demikian juga hubungan politik antara Jokowi sebagai Presiden yang akan segera lengser dengan Prabowo sebagai presiden terpilih periode 2024-2029. Meskipun Prabowo berulang kali menyatakan akan melanjutkan seluruh kebijakan politik yang telah ditetapkan Jokowi, namun tak ada jaminan hal tersebut dilaksanakan sepenuhnya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Jokowi dan Prabowo telah menjadi lawan politik dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Jokowi dinyatakan menang dalam kedua momentum politik tersebut.

Mungkin belajar dari dua kekalahan tersebut, setelah Pilpres 2019 Prabowo memutuskan beralih dari lawan politik menjadi kawan. Dengan alasan menjaga persatuan nasional, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bersedia menjadi bagian dari kabinet yang dibentuk Jokowi.

Perubahan dari lawan menjadi kawan tersebut bisa dipahami. Pilihan pragmatis ini, patut diduga karena Prabowo ingin memanfaatkan kekuatan politik Jokowi dalam Pilpres 2024.

Aturan perundang-undangan tidak memungkinkan Jokowi untuk maju menjadi presiden karena sudah dua kali menjabat. Strategi Prabowo terbukti tepat. Komprominya dengan Jokowi membuatnya menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.

Apakah perkawanan politik mereka akan langgeng? Jawabannya tentu tidak. Seperti halnya perubahan dari lawan menjadi kawan, maka pergeseran dari kawan menjadi lawanpun akan segera mereka hadapi.

Banyak fenomena yang menjadi indikasi berakhirnya bulan madu Jokowi dan Prabowo. Mulai dari melemahnya komitmen untuk mendanai pembangunan Ibukota Nusantara secara besar besaran, komunikasi politik yang tampak mesra dengan Megawati serta yang terakhir pernyataan Partai Gerindra yang meminta agar ekspor pasir laut ditunda pelaksanaannya.

Perbedaan kepentingan di antara Jokowi dan Prabowo mulai tampak. Perbedaan yang tentu tidak bisa dihindari. Jokowi berkepentingan untuk menyelamatkan warisan kebijakan serta warisan kekuasaan untuk anak-anaknya, sementara Prabowo berkepentingan untuk melaksanakan banyak obsesi yang telah dia pendam sejak pertama mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2009.

Prabowo pasti memiliki gagasan yang bertolak belakang dengan Jokowi. Gagasan-gagasan yang telah dia pikirkan dan kampanyekan sejak Pilpres 2014 dan 2019. Gagasan yang terpaksa disimpan rapat saat menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Meskipun indikasi bahwa perbedaan kepentingan itu semakin nyata, namun baik Jokowi maupun Prabowo tentu masih menutup-nutupi. Mereka kerap mencari kambing hitam yang bisa.

Dituduh sebagai pengadu-domba. Padahal sebagai dua "domba politik" yang memiliki latar belakang, kapasitas dan idealisme yang jauh berbeda, keduanya sudah pasti akan beradu dengan sendiri.

Tak perlu ada kalangan dan panitia agar mereka saling beradu. Jokowi dan Prabowo akan segera beradu sendiri. Salah satu bukti yang aktual adalah pernyataan resmi dari Partai Gerindra yang meminta agar ekspor pasir laut ditunda.

Dua domba sedang beradu atas inisiatif sendiri, tanpa ada pihak lain yang memanas-manasi.

Akhir dari tulisan ini, penulis ingin mengutip dari seorang aktivis lingkungan: Langkah yang tepat atau elokkah tunda ekspor pasir laut dari Partai Gerindra?

Objektif tidak ada alasan apa pun untuk membenarkan ekspor pasir laut. Pahamkah pemerintah Jokowi terhadap dampak perusakan lingkungan akibat pengerukan pasir laut tersebut?

Dan Gus Dur pernah menyatakan: Prabowo Subianto adalah sosok paling ikhlas pada rakyat Indonesia. 

*Penulis adalah Senator Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem)