Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, berpendapat, wacana penambahan menteri hanya merupakan bagi-bagi kekuasaan semata, padahal beban keuangan negara makin berat.

Sebab jumlah kementerian yang ada saat ini dinilai sudah ideal dan tak perlu ditambah. Penambahan kementerian dikhawatirkan justru memengaruhi kesehatan APBN, di tengah sulitnya ekonomi.

"Jumlah saat ini (34 kementerian) sudah sangat ideal, kalau terlalu gemuk tidak maksimal menjalankan tugas dan fungsinya," kata Saiful Anam, Senin (13/5/2024).

Menurut Saiful, postur kabinet yang ramping memudahkan evaluasi. Adapun yang lebih baik justru menambah fungsi, sehingga efisiensi dan efektifitasnya akan terasa.

"Soal penamaan kementerian silakan saja, disesuaikan program yang jadi prioritas presiden, yang penting jangan menambah jumlah kementerian, karena lebih banyak mudharat daripada manfaatnya," kata Saiful.

Saiful mengatakan, kementerian tertentu dapat saja membentuk dan menambah Dirjen yang mengurusi masalah tertentu, sehingga efektifitasnya akan terasa, daripada menambah jumlah kementerian.

Penambahan jumlah kementerian juga memicu pandangan publik bahwa hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.

"Jadi, wacana penambahan kementerian sebaiknya ditinjau ulang. Kalaupun harus ditambah, cukup direktorat yang mengurusi hal-hal tertentu untuk menjalankan visi dan misi presiden," pungkas Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu. []