Kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret diikuti sebanyak 4.437 peserta.  Mereka terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri.

Nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah berhasil mencetak Rp1.428,25 triliun. 

"Angka ini berasal dari komitmen  kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 triliun," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, kata Agus, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun.

Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 Triliun.

“Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I-2024,” ungkap Agus.

Dalam gelaran Business Matching 2024 juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor pertahanan sebesar Rp2,24 triliun dari total Rp9,3 triliun oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama PT Len dan PT Pindad. 

Kontrak ini adalah untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Kemudian pada sektor industri juga terjadi penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp2,09 triliun dari total Rp16,4 triliun. 

Penandatangan itu dilakukan Kementerian PUPR bersama sejumlah mitra antara lain PT Adhi Karya (Persero), Tbk, PT Brantas Abipraya, KSO, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, KSO CAMC Engineering Co Ltd, PT Waskita Karya (Persero), Tbk, di antaranya untuk pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden, dan jalan feeder di Kawasan IKN.

“Ini membuktikan bahwa produk dalam negeri ternyata sudah memiliki kemampuan dan kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian PUPR,” kata Agus. []