Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto ungkap hasil forensik digital soal peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya diretas.

Hadi mengatakan, dari hasil forensik digital ada penggunaan kata sandi atau password yang terdeteksi dari salah satu user di PDNS 2 yang berada di Surabaya.

"Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini," kata Hadi dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (2/7/2024)

Menurut Hadi dengan temuan hasil forensik sementara itu, pihaknya memastikan  ke depannya para user yang mengakses sistem PDNS 2 akan dimonitor langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Pemantauan ini berlaku khusus untuk penggunaan password untuk mengakses PDNS.

"Kita juga mengimbau kepada user, nanti akan kita berikan suatu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati, tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN," ujar dia.

Hadi memastikan layanan PDNS 2 yang terkena serangan siber, bakal aktif pada bulan ini.

"Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024," kata Hadi.

Hadi mengatakan pemerintah bakal melakukan backup keamanan berlapis agar permasalahan yang sama tidak terulang. Nantinya, cold site yang ada di Batam, bakal ditingkatkan kemampuannya menjadi hot site.

"Situs dingin yang ada di Batam, akan mem-backup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan pelayanan yang bersifat strategis. Jadi kalau kita ketahui ada DRC (disaster recovery center) Batam ini menjadi DRC yang mampu memberikan pelayanan secara autogate," ujar Hadi. []

PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. Imbasnya beberapa layanan publik lumpuh. PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.

Menurut BSSN pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Korban peretasan adalah 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2.

Sebanyak 44 di antaranya dalam proses pemulihan segera karena punya backup. Sementara, 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan. []