Gonjang-ganjing politik nasional masih akan terus terjadi di waktu-waktu ke depan. Sangat perlu menjaga kestabilan pemerintahan guna menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdijatno, saat serah terima jabatan dari Djoko Suyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/10).

“Setelah pelantikan, saya ikuti sidang kabinet pertama. Presiden sudah menyatakan terkait dengan masalah politik yang hingga saat ini masih gonjang-ganjing. Tetapi, saya belajar dari Pak Djoko Suyanto, masalah itu bisa diselesaikan.”

Menurut Tedjo juga, berbeda pendapat boleh dan biasa, tetapi jangan kemudian malah dibesar-besarkan. “Tapi jangan terus dijadikan situasi jadi nggak karu-karuan. Harga-harga juga nanti jadi terpengaruh dengan masalah-masalah pasar, akan bergaung ke sana," ujar dia.

Tedjo menyebut, rakyat itu sudah capek ribut-ribut. “Itu yang harus kita selesaikan. Beda pendapat boleh, tapi solusinya harus untuk rakyat. Jangan untuk kepentingan golongan, partainya," tutur dia.

Tedjo mengatakan, kementerian di jajarannya ujung tombak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan.

“Polhukam posisinya ujung tombak dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, tugas-tugas ke depan sudah disepakati untuk masing-masing kementerian di bawah Polhukam berkoordinasi secara baik," ucap mantan Kasal itu.

Tedjo menyebut, saat ini ada banyak masalah yang cukup menonjol, khususnya terkait masalah kelautan nasional. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat dirinya akan mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Sementara mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto mengingatkan, wilayah, tugas dan tanggung jawab Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tidak hanya sebatas koordinasi, namun fungsi menteri koordinator menjadi sangat penting jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh suatu kementerian terkait.

“Tentu akan memberikan pertimbangan dan masukan kepada presiden terhadap dinamika politik hukum dan keamanan," ujar Djoko.

Djoko menyebut, Presiden Jokowi saat ini pasti akan banyak berdiskusi di dalam urusan Polhukam, lantaran Presiden sekarang tidak memiliki latar belakang polhukam. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator di sana.

“Oleh karenanya, saya minta kepada teman-teman yang lama untuk bekerja lebih keras untuk memberikan data dan rekomendasi kepada menteri koordinator polhukam untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi. Para deputi, staf khusus haruslah menjadi tumpuan beliau yang baru agar dapat memberikan keputusan yang tepat dan benar," ujar dia.