Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024 telah menyedot anggaran sebesar Rp16,5 triliun.

Anggaran tersebut berasal dari Pagu Anggaran Khusus Pemilu dalam APBN 2024 yang totalnya mencapai Rp38,3 triliun. Jadi berarti masih sisa Rp21,8 triliun yang belum terpakai.

"Realisasi anggaran Pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk Pileg dan Pilpres sampai 14 Februari telah terealisir Rp16,5 triliun atau 43,2% dari total pagu anggaran Rp38,3 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN, Kamis (22/2/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran yang keluar itu mayoritas melalui belanja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp16,2 triliun.

Terdiri dari kebutuhan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Adhoc, hingga proses pemungutan dan perhitungan suara.

Kemudian untuk pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik, pengawasan penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan masa kampanye dan masa tenang Pemilu.

Juga ada untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta perencanaan, program dan anggaran, maupun penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Sisanya, kata Sri Mulyani, terkucur melalui 14 kementerian atau lembaga (K/L) lain sebesar Rp300 miliar. Antara lain untuk pengamanan Pemilu dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Selanjutnya untuk penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, maupun diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait pemilu.

"Dalam pos anggaran ini ada pula yang ditujukan untuk penanganan perkara konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu, serta pembentukan pos pemilu," kata Sri Mulyani.

Kemudian untuk perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait Pemilu, pengelolaan konten dan diseminasi informasi publik, dan pengawasan pemungutan maupun penghitungan suara.

Anggaran pemilu ditetapkan untuk tahun berjalan, yakni 2022 sampai dengan 2024 dengan total alokasi sebesar Rp71,3 triliun. Realisasi pada 2022 sebesar Rp3,1 triliun dan realisasi sementara untuk 2023 Rp29,9 triliun.

"Kalau dilihat sejak 2022 hingga 2024 total alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp71,3 triliun, tentu yang 2024 ini baru Rp16,5 triliun yang terbelanjakan dari Rp38,3 triliun," ungkap Sri Mulyani. []