Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Danau Toba. Langkah dilakukan untuk mengembangkan Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai sebagai lokasi ekonomi pariwisata nasional dan internasional untuk ke depan nantinya.

"Mudah-mudahan, paling lambat bulan depan (Juni) akan segera terbit Perpres itu," kata Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan pada rapat sinkronisasi program pengembangan kawasan Danau Toba di Hotel Grand Antares Medan, Sabtu (21/05).

Menurut Luhut, tentang siapa yang memimpin badan otoritas nanti, diangkat dari kalangan profesional dan orangnya mesti ulet bekerja.

"Kalau tidak ada orang dari dalam negeri, orang dari luar negeri bisa dikontrak, jika penuhi kriteria. Intinya, Danau Toba dikerjakan serius," kata Luhut.

Luhut menegaskan, Presiden Jokowi sangat antusias dan terus memantau perkembangan kawasan Danau Toba yang akan dijadikan wisata kelas dunia.

"Kami harus berpacu dengan waktu dan bertindak cepat. Setiap pertemuan harus ada hasil dan perkembangan baru," kata Luhut.

Luhut mengingatkan tujuh kepala daerah, atau bupati di kawasan Danau Toba harus bersinergi dan kompak.

"Sebentar lagi (25 Mei 2016) Erry (Plt Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi) dilantik Presiden menjadi Gubernur definitif. Bantu beliau. Utamakan koordinasi, komunikasi dan harus tetap bersinergi dan kompak," kata Luhut.

Pertemuan itu antara lain dihadiri anggota DPR RI Ruhut Sitompul, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Bupati Tobasa, Bupati Samosir, Bupati Humbahas, Bupati Simalungun, Bupati Dairi, serta Bupati Pakpak Bharat. Sementara Bupati Tapanuli Utara dan Bupati Karo tidak hadir.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi mengatakan, telah beberapa kali digelar pertemuan dan pembahasan Danau Toba yang dijadikan Monaco Of Asia, baik di Sumatera Utara maupun di Jakarta, dengan Presiden dan para menteri terkait.

"Mari bersinergi untuk pembangunan dengan hasil yang maksimal. Terutama, untuk kemajuan Danau Toba,’’ kata Erry.