Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tidak terlalu memikirkan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap anggaran pengadaan logistik Pemilu 2014. KPU berkeyakinan kalau pun rupiah terus melemah tidak akan berpengaruh besar terhadap biaya pengadaan logistik.

“Sampai sekarang saya belum dapat laporan. Apakah ada implikasinya atau tidak. Mudah-mudahan saja tidak. Kalau berpengaruh, Pemerintah pasti akan mengantisipasi," terang Ketua KPU, Husni Kamil Manik kepada pers, Jakarta, Kamis (02/01).

Husni menambahkan, KPU tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah anggaran logistik Pemilu perlu ditambah atau tidak jika nilai tukar rupiah terus melemah. Kewenangan tersebut ada di tangan DPR dan Pemerintah.

“Kalau kita tidak ada kewenangan menyatakan apakah anggaran kita bisa bertambah. Karena bisa atau tak menambah anggaran, adalah kebijakan pemerintah dan DPR. Kita hanya akan dalam posisi mengajukan saja. Sampai sekarang belum ada kebutuhan itu," ujar dia.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan anggaran logistik pemilu sejauh ini sesuai pagu anggaran sekitar Rp850 miliar, dan yakin tidak ada perubahan. Kendati nilai tukar dollar menguat atas rupiah.

Ia beralasan, logistik pemilu seperti surat suara dan tinta dibeli dari perusahaan Indonesia. Produk yang digunakan juga produk dalam negeri. “Ini kita beli dari Indonesia semua, kertasnya itu dari hutan Indonesia, jadi tidak impor. Bahkan tinta untuk pemilu nanti itu dari kita bukan dari India lagi," ujar Ferry.

Hanya saja, ujar Ferry, kemungkinan untuk evaluasi anggaran logistik pemilu terjadi untuk distribusi surat suara untuk pemilih di luar negeri. Karena, untuk distribusi logistik ke luar negeri tetap mengikuti nilai dollar di dunia internasional.

"Kalau logistik kami yakin tidak berpengaruh. Tapi kalau untuk distribusi ke luar negeri masuk akal untuk adanya penyesuaian. Nah itu nanti akan kami bicarakan dengan biro anggaran," tandas dia.