Spekulasi seputar calon Kapolri berakhir, begitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Komisaris Jenderal Pol Timur Pradopo sebagai calon pilihannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Presiden memastikan calon ini setelah memenuhi persyaratan formal maupun non formal sebagaimana calon-calon yang lain,” kata Ketua Kompolnas Djoko Suyanto, Senin (04/10).

Timur menyingkirkan tiga nama yang sebelumnya santer disebut sebagai calon pengganti Jenderal Hendarso Bambang Danuri, yakni Komjen Ito sumardi, Komjen Nanan Soekarna, dan Komjen Imam Sudjarwo.

Nama Timur dikirim Senin sore kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Dia diajukan setelah melalui pertimbangan Ketua Kompolnas, Kapolri, Kepala BIN, serta mendengarkan pendapat Wakil Presiden Boediono. “Di samping itu, Presiden juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkembang di kalangan masyarakat dan media,” kata dia.

Selanjutnya pemerintah akan menunggu proses fit and proper test di DPR. Jika berlajan mulus, Timur akan menggantikan Bambang Hendarso Danuri yang memasuki masa pensiun 10 Oktober mendatang.

Pengajuan nama Timur, otomatis menghentikan semua spekulasi tentang nama calon yang akan diajukan Presiden. Bursa Kapolri sebelumnya didominasi dua calon kuat, yakni Nanan Soekarna dan Imam Sudjarwo. Namun pencalonan Imam sempat menimbulkan polemik. Imam dikabarkan masih kerabat Presiden. Namun belakangan hal itu dibantah SBY.

Nama lain yang mencuat hari ini selain Timur adalah Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. Nama Ito muncul setelah politikus PDIP Pramono Anung memberikan petunjuk yang mengarah kepada Ito.

Namun siang menjelang sore, peta calon berubah setelah secara mendadak Timur Pradopo yang masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Mabes Polri. Seiring jabatan barunya, pangkat Timur dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal.

Kenaikan pangkat Timur yang tiba-tiba ini kembali menimbulkan spekulasi bahwa ia akan dicalonkan sebagai Kapolri. Spekulasi itu tidak salah. Timur menjadi calon tunggal yang dikirim SBY ke DPR.