Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyebut, praktek musyawarah untuk mufakat sebagaimana tertuang dalam sila keempat Pancasila semakin jarang digunakan. Survei yan dilakukan pihaknya, menyebut, 96 persen percaya praktek musyawarah mufakat melemah.

Hal itu disampakan Zulkifli Hasan saat menjadi keynote speaker seminar dan peresmian Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di Gedung Convention Hall Lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (09/08).

“Survei kami, 96 persen mengatakan (musyawarah mufakat) melemah, hanya 4 persen yang mengatakan menguat," ujar dia.

Ketua Umum PAN itu menambahkan, yang menjadi persoalan bangsa saat ini adalah soal implementasi Pancasila. Zulkifli menilai, bukan lagi saatnya bangsa Indonesia bertengkar tentang kelompok mana yang lebih Pancasila.

“Apakah betul masalah kita itu soal Pancasila, tidak Pancasila. Apakah kita akan bertengkar Pancasila atau tidak Pancasila, Pancasilais dan tidak Pancasilais,” ujar dia.

Zulkifli menduga saat ini banyak orang berbicara Pancasila tapi tidak paham apa itu Pancasila.

Oleh karena itu, tambah Zulkifli, MPR pernah melakukan survei untuk mengetahui apa yang sebetulnya yang terjadi. “Dari hasil survei itu sebetulnya yang menjadi masalah di implementasi," paparnya.

Zulkifli kemudian menyinggung soal implementasi dari sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia mempertanyakan selama 19 tahun masa reformasi, apakah keadilan sosial sudah benar-benar terwujud di tengah masyarakat.

“Sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara 19 tahun terakhir ini bagaimana? Mana peran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tanya dia.

Bagi Zulkifli, persoalan yang dihadapi bangsa adalah soal inkonsistensi dan inkoheransi Pancasila, NKRI, UUD 45 dan apa yang terjadi. "Oleh karena itu kalau tidak tampak dalam implementasi, maka orang mulai meninggalkan. Sekarang banyak orang ngomong Pancasila tapi mengarang," tandas dia.