Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mendatangi Kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (17/04), menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2013.

Dalam pertemuan tersebut Hadi Purnomo menyerahkan IHPS II ke SBY. Sebelumnya, Ketua BPK juga telah menyerahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Dalam IHPS yang dilaporkan, ada 662 objek pemeriksaan," kata Hadi.

Menurut Hadi, BPK telah menemukan selama semester II terjadi 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang nilainya mencapai Rp13,96 triliun.

BPK juga menyebutkan ada 10 kegiatan yang harus mendapatkan perhatian. Pertama kegiatan intelejen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang. Lalu, ada kegiatan pelayanan operasional pelabuhan Tanjung Priok, pengelolaan audit dan reviu LK oleh aparat pengawasan intern pemerintah, pengendalian pencemaran Daerah Aliran Sungai DAS serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan lainnya adalah penyelengaraan jalan dan jembatan nasional, pengelolaan pajak hotel, restoran dan reklame.

Selain itu ada kegiatan tata kelola dan pelayanan BUMD, Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan program bina lingkungan BUMN peduli, dan pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines.