Distribusi logistik pemilihan legislatif yang meleset dari jadwal di beberapa daerah terpencil menjadi pengalaman berharga Mabes TNI AD. Kejadian itu menjadi bahan evaluasi TNI AD.

Kasad Jenderal Budiman mengatakan, TNI AD dan KPU akan bertemu lagi untuk membahas secara intensif pengiriman logistik agar bisa tepat waktu. Langkah itu demi suksesnya pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014.

"Kami akan mencoba proaktif untuk membantu KPU mendistribusikan logistik pemilu agar tidak terulang kembali dari jadwal yang telat," kata Budiman dalam pelucuran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-92 di Jakarta, Kamis (24/04).

Menurut Budiman, TNI AD bakal melakukan terobosan agar kejadian itu tidak terulang. Meski hanya sedikit wilayah yang mengalami gangguan jadwal pencoblosan, ia menilai hal itu tidak baik dilakukan.

Budiman berharap, di pemilihan presiden pada 9 Juni mendatang, seluruh pencoblosan dapat dilakukan serentak. Meski begitu, TNI AD tetap akan berkoordinasi dengan KPU terlebih dulu. Sebab TNI hanya dimintai bantuan dan harus mendapat arahan dari penyelenggara pemilu.

"Logistik pilpres tergantung KPU, tapi kami akan membantu segala kekurangan yang kemarin terjadi," kata mantan Sekjen Kementerian Pertahanan itu.

Budiman mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi agar kasus pembakaran surat suara di daerah tidak terjadi lagi. TNI sudah memetakan gangguan kerawanan di kawasan tertentu. Dengan begitu, ketika bakal muncul gesekan yang berpotensi mengacaukan pemilu, prajurit TNI bisa langsung menindaknya.

Untuk itu,Budiman menjadwalkan mengumpulkan seluruh komandan Kodim dan Korem untuk diberi pengarahan menjelang pelaksaan pilpres.

"Ini bahan evaluasi kami untuk menyempurnakan pilpres. Langkah ini untuk mengantisipasi agar kekurangan tidak terjadi lagi," pungkas Budiman.