Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai demokrasi yang berkembang di Indonesia paska reformasi 1998 kini justru mengarah kepada demokrasi liberal. Kebebasan berekspresi di muka umum, dibuka terlalu luas, terlalu lebar.

Hal itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara di acara Simposium Nasional bertajuk Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/08). “Sistem demokrasi saat ini sudah mengarah ke liberal. Kebebasan berekspresi di muka umum, dibuka terlalu luas, terlalu lebar," ujar Tito.

Kebebasan itu, sambung Kapolri, menjadi kebebasan yang tidak terkontrol. Padahal, masyarakat Indonesia masih didominasi kelas menengah ke bawah yang belum bisa menerjemahkan demokrasi dengan baik.

“Di masyarakat yang sistemnya piramida, low class masih mendominasi ini, ini yang berbahaya. Karena demokrasi akan diterjemahkan boleh berbuat apa saja, semau-maunya," ujar Tito.

Lebih jauh Kapolri mengatakan, bila kondisi ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik internal di masa yang akan datang.

“Situasi ini akan terus menimbulkan ketidakpuasan kelas bawah yang ingin instan dan cepat perubahan kesejahteraan. Jadi, siapa pun pemimpinnya, tetap akan dituntut dan (kalau gagal) akan menyalahkan pemimpinnya," sambung Tito.

Kapolri menambahkan, kunci jawaban bagi masalah ini, adalah kembali ke demokrasi Pancasila.

Jangan sampai salah arah setelah reformasi, ini kita lihat terapkan demokrasi. Pertanyaannya, apakah sistem demokrasi saat ini masih berpijak Pancasila atau bukan?" kata Tito.