Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melakukan mediasi soal konflik APBD DKI 2015 gagal.Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pimpinan DPRD DKI yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak berhasil menemukan kesepakatan.

Kepada wartawan usai mengikuti pertemuan, Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana mengungkapkan, bahwa Ahok mengamuk dan langsung meninggalkan rapat mediasi yang di gelar di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat. "Gubernur mengamuk sama SKPD-nya, deadlock," ujar Haji Lulung, sapaan populer Abraham Lunggana, Kamis (05/03).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan mengatakan, bahwa tidak ada kesepakatan dalam rapat mediasi APBD DKI 2015. "Ini deadlock, nggak ada kesepakatan. Kita tinggal tunggu surat keputusan menteri," katanya.

Rapat mediasi dan klarifikasi APBD DKI 2015 dihadiri Gubernur DKI Jakarta Ahok dan jajarannya,Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan pimpinan lainnya. Sementara dari Kemendagri, tampak Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi A. Tumenggung, Dirjen Keuangan Daerah, Reydonnyzar Moenek, Inspektur Jenderal Kemendagri, Maliki Heru Santoso.

“Mediasi kali ini belum ada titik temu. Terjadi deadlock. Nanti disambung lagi, akan ada mediasi kedua. Tetapi belum jelas kapan, ” ungkap Selamat Nurdin, Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), usai rapat mediasi.

Nurdin membenarkan terjadi pertengkaran antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Kata Nurdin, pertengkaran terjadi saat pihak Kemdagri yaitu Dirjen Keuangan Reydonnyzar Moenek meminta kedua pihak melakukan closing statement untuk mengakhiri rapat. "Ternyata, dalam closing statement Basuki malah mengungkit-ungkit kasus UPS dan dana siluman. Akhirnya suasanya pun menjadi memanas,"ujarnya.

“Gubernur malah mengangkat kasus UPS dan dana siluman. Perkataan ini, dana siluman itu tidak benar, karena dana siluman itu terjadi apabila sudah disahkan oleh dewan, baru dimasukkan dalam APBD. Itu pernyataan-pernyataan yang berkembang” jelas Nurdin.

Menurut Nurdin, gubernur sudah keluar dari pakem. "Ngomongnya dengan suara tinggi. Ini kan forum formal, kok pakai teriak-teriak. Jadi itu yang dikecam, itu saja,” tuturnya.

Nurdin sendiri mengaku tidak tahu anggota dewan mana yang meneriakkan kata “goblok” ke Ahok. "Posisi duduk saya, saat rapat ada di belakang,"katanya.

Kata Nurdin, forum komplain dengan gaya gubernur seperti itu. Karena tidak selayaknya gubernur seperti itu. Saat rapat formal menunjuk-nunjuk SKPD-nya untuk mengaku masalah program UPS, dengan muka merah. "Padahal suasananya baik, makanya dikomplain mengapa dia begitu. Yang komplain ya DPRD,” katanya.

Kita berharap, ujar Nurdin, suasana tetap dingin. "Kita tunggu sampai tanggal 8 Maret. Kemdagri punya hak membatalkan ini atau tidak menyetujui tentang APBD DKI 2015 versi gubernur dan atau APBD hasil pembahasan," terangya.