Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar dan konsumen secara konsisten. Sebelumnya, hasil survei sebuah lembaga menyebutkan berkurangnya kepuasan ekonomi rakyat kepada pemerintah.

“Membangun dan memulihkan kepercayaan bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Tetapi sejarah mencatat, Indonesia merupakan sedikit negara di dunia yang mampu memulihkan kepercayaan dalam waktu yang singkat,” kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Sukabumi, Jabar, Senin (21/10).

Menurut Firmanzah, pasca krisis multidimensi 1997-1998, upaya mengembalikan kepercayaan dunia usaha kepada ekonomi Indonesia dilakukan secara komprehensif dan fundamental.

Hal ini disebabkan karena pada saat itu krisis kepercayaan dialami hampir seluruh lembaga negara. Tidak terkecuali krisis kepercayaan kepada otoritas fiskal, moneter, lembaga politik, kepolisian, TNI dan lembaga negara lainnya.

Kemudian pada periode 1999-2004 merupakan masa dimana Indonesia membangun kembali kepercayaan publik melalui penyusunan perangkat perundang-undangan untuk membangun tata kelembagaan yang lebih kredibel dimata masyarakat.

Tata kelembagaan yang lebih mengedepankan check-and-balance. Tata aturan pendirian lembaga seperti KPK, MK, MA, Komisi Yudisial, Independensi Bank Indonesia, KPPU, Pemerintahan Daerah, dan sejumlah lembaga/komisi secara intens dilakukan bersama.

“Pada tahun 2004, Indonesia juga melakukan Pemilihan Presiden secara langsung. Proses demokratisasi dijalankan tidak hanya secara prosedural tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi,” kata Firmanzah.

Ada pun kepercayaan masyarakat atas kedaulatan ekonomi nasional, kata Firmanzah, dipulihkan melalui pelunasan hutang RI kepada IMF pada tahun 2006. Bahkan pada awal 2007, Consultative Group for Indonesia (CGI) juga dibubarkan.

Keberhasilan ekonomi Indonesia melalui sejumlah gejolak dan krisis dunia selama kurun waktu 2005-2008 itu, lanjut Firmanzah, masih harus diuji dengan Pemilu 2009. “Setelah Indonesia mampu melalui pesta demokrasi pada 2009, kepercayaan pelaku pasar baik dalam negeri maupun asing semakin meningkat,” ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Firmanzah menyebutkan hasil dari kerja keras memulihkan kepercayaan pasar itu, beberapa waktu berselang setelah, sejumlah lembaga rating seperti Standard and Poors (S&P), Moodys Investor Service, Fitch Rating, dan R&I menaikkan posisi Indonesia masuk dalam kelompok negara investment-grade.

“Kelas menengah tumbuh, investasi sektor riil meningkat, bergairahnya dunia usaha, sehat dan pulih kembalinya BUMN dan swasta nasional, meningkatnya pendapatan pajak, dan tumbuh berkembangnya kewirausahaan di seluruh Indonesia,” kata Firmanzah.

Firmanzah meyakini, masyarakat dan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kawasan membutuhkan kecepatan pelayanan dan izin usaha yang semakin baik. Terhambatnya perijinan dan pelayanan publik akan mengurangi kepercayaan masyarakat akan proses yang tengah berjalan.

“Oleh karenanya, pemerintah akan terus melakukan perbaikan birokrasi dan penyederhanaan perijinan yang di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang signifikan,” pungkas Firmanzah.