PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah mengikuti perkembangan sejarah berdiri dan berkembangnya kota Batavia tahun 1621 dan kemudian dijadikan sebagai ibukota Jakarta pada tahun 1945. Kota Jakarta dijadikan sebagai ibukota negara setelah sebelumnya berkembang selama 324 tahun.

IKN dibangun lebih mirip dibandingkan dengan sejarah berdirinya kerajaan Majapahit, yang dimulai dari pembangunan membuka hutan Tarik tahun 1293. Majapahit, yang sekarang berada di wilayah daerah Mojokerto provinsi Jawa Timur.

Juga mirip dibandingkan berdirinya kerajaan Mataram, yang dimulai dengan cara membuka hutan Mentaok. Mentaok dibangun tahun 1556 oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, dan Danang Sutawijaya.

Kegiatan membuka hutan seperti membangun kerajaan Majapahit dan Mataram, kemudian lebih dipilih oleh Joko Widodo sebagai metodologi dalam membangun, dibandingkan memanfaatkan perkembangan kota Batavia untuk setelah berabad-abad kemudian bertumbuh kembang dijadikan sebagai ibukota negara.

Dengan mengikuti tatacara membangun kerajaan Majapahit dan Mataram tersebut di atas, maka IKN dimulai dengan membangun istana dan pusat pemerintahan dengan membuka hutan belantara. Bukan dimulai dari pembangunan rumah-rumah dan pusat perekonomian rakyat terlebih dahulu.

Bahkan kota Batavia sekalipun dibangun dimulai dari pembangunan benteng pertahanan militer, selain keberadaan perdagangan pelabuhan laut, serta sudah tersedia permukiman penduduk terlebih dahulu.

Permintaan restu membangun IKN dimulai sejak peringatan hari kemerdekaan tahun 2019. Selanjutnya setelah dukungan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya dibangun terlebih dahulu  sebagai pondasi dasar hukum. Persoalannya kemudian adalah tahapan pembangunan tahun 2020-2024 dijadikan sebagai pemindahan tahap awal ke IKN.

Yang dibangun pada tahap awal adalah istana kepresidenan, gedung MPR/DPR dan perumahan. Diikuti oleh memindahkan ASN, yaitu TNI, Polri, MPR, pegawai negeri pemerintah pusat. Selanjutnya air, energi, kereta api, dan 0,5 juta penduduk telah bermukim. Upacara peringatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024 pun hendak dilaksanakan di IKN.

Persoalannya kemudian adalah pada posisi pertengahan bulan Juni 2024, pembangunan tahap pertama tersebut belum secara tuntas selesai terbangun. Meskipun demikian, Presiden memberikan motivasi untuk mulai berkantor di IKN pada akhir Juni 2024, atau awal Juli 2024. Gedung DPR, sekolah, universitas, rumah sakit, hotel, pasar, mall, tempat hiburan, dan lain-lain yang lazim tersedia di kota Jakarta belum selesai terbangun.

Akibatnya adalah timbul keraguan untuk segera pindah ke IKN mulai tahun 2024. DPR RI merasa belum siap pindah, karena gedung dan fasilitasnya sama sekali masih jauh dibandingkan yang ada di kota Jakarta. Persoalan bertambah berupa Ketua dan wakil ketua otoritas IKN secara resmi mengundurkan diri, namun telah diangkat pejabat pelaksana tugas yang baru.

Sebenarnya persoalan yang mendasar adalah terjadi perbedaan cakrawala waktu tentang kesiapan untuk pindah ke IKN. Zaman yang terjadi pada tahun 2024 ini sama sekali tidaklah sama dibandingkan dengan situasi, kondisi, dan keberadaan sebagaimana awal pendirian kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi dan Mataram tahun 1556 Masehi.

Pindah ibukota negara memerlukan waktu persiapan yang lebih lama. Tidak dapat secepat serangan blitzkreight. Tidak dapat selesai dalam 3-5 tahun dari masa awal pembangunan, kemudian berharap sudah terjadi pemindahan ibukota negara bersama mayoritas para pejabat birokrat sebagaimana perencanaan di atas kertas.

Pemindahan ke IKN juga tidak dapat mengandalkan kota terdekat seperti Samarinda dan Balikpapan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Hal itu, jika dibandingkan dengan kelengkapan fasilitas ekonomi seperti kota Jakarta.

Sesungguhnya untuk tahapan perencanaan pembangunan ibukota negara sejak tahun 2020-2045 sekalipun, itu masih tergolong sangat cepat untuk mendapatkan efektivitas seperti ibukota Jakarta. Hal itu jika mengacu tentang bagaimana kota Batavia di kemudian hari setelah 324 tahun dijadikan sebagai ibukota Jakarta. Pemindahan ibukota negara Canberra Australia yang dibangun tahun 1920-1989 pun, kemudian parlemen baru pindah pada tahun 1927.

Pemindahan pemerintahan secara cepat dikhawatirkan akan mengulangi kisah pembangunan waduk Tangkuban Perahu dan pembangunan Candi Roro Jonggrang, yang mangkrak setelah mendengar bunyi suara lesung bertalu-talu dan suara kokok ayam jantan di pagi hari. Akan tetapi pembangunan IKN tidak perlu terbengkalai dan mengalami kegagalan.

Yang perlu disesuaikan adalah waktu dan sasaran percepatan dari pembangunan di tengah tekanan keberlanjutan fiskal dengan tingginya kebutuhan pembayaran bunga utang negara yang semakin besar. Tidak akan lari gunung dikejar. 

*Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pengajar Universitas Mercu Buana