Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, memastikan tidak ada produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel.

Menurut Haryadi, hal tersebut telah dikonfirmasi kepada para pemegang merek yang menjual produk-produk tersebut di Indonesia. 

Haryadi juga meminta pemerintah segera bersuara mengklarifikasi kabar yang beredar di masyarakat terkait benar tidaknya ada produk-produk terafiliasi Israel itu.  

“Kami telah informasikan kepada para pemegang merek  yang menjual produk-produk yang disebut-sebut terafiliasi Israel itu, dan saya tidak menemukan bahwa dari mereka itu terafiliasi dengan Israel,” kata Haryadi Sukamdani, dikutip Selasa (11/6/2024).

Haryadi menyatakan keprihatinannya terhadap boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk mereka.

“Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, saya ikut prihatin,” kata Haryadi.

Untuk itu, kata Haryadi, PHRI telah menyarankan kepada masing-masing brand untuk menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Israel. 

Haryadi mengakui, berita-berita boikot di masyarakat saat ini membuat klarifikasi yang mereka sampaikan menjadi tenggelam.

“Sebetulnya kepada masing-masing brand sudah kami minta untuk mereka menyosialisasikan ketidakterkaitan mereka dengan Israel. Tetapi, berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” kata Haryadi.

Menurut Haryadi, Starbucks, salah satu restoran yang disebut-sebut masyarakat terafiliasi Israel, ternyata mereka memberikan bantuan kemanusiaaan ke Gaza.

“Saya datangi Starbucks. Ternyata, mereka itu malah memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dia bantu Rp5 miliar pas bertepatan dengan ulang tahun mereka,” kata Haryadi.

Jadi masyarakat semestinya harus bisa memilah mana berita yang benar dan tidak. Masyarakat bisa mengecek bagaimana keberadaaan dari perusahaan-perusahaan yang disebut-sebut sebagai terafiliasi Israel dan bagaimana sikap mereka terhadap Palestina.

Sebab, kata Haryadi, pada kenyataannya, mereka sebagai perusahaan multinasional, tidak terafiliasi dengan ideologi politik tertentu.

“Nah, ini yang mesti diklarifikasi. Yang saya lihat dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika. Tapi, kan tidak korporasinya, apalagi mereka beroperasi di berbagai negara. Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah kok,” jelas Haryadi.

Haryadi meminta agar masyarakat jangan tergesa-gesa dan harus memilah. Karena, jika tidak maka masyarakat Indonesia akan banyak yang terkena PHK karena dampak dari boikot tersebut.

Haryadi juga meminta pemerintah agar mau bersuara untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia itu sama sekali tidak terafiliasi dengan Israel.  

“Memang harus pemerintah yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Kami juga sudah minta kepada pemerintah untuk mengklarifikasinya. Tapi, sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait produk-produk yang dituding terafiliasi Israel itu,” kata Haryadi.

Haryadi mengatakan, pemerintah juga harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini.

“Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” pungkas dia. []