Ruhut Sitompul dinilai memiliki track record yang terbilang bersih dari keterlibatan atau pemberitaan terkait korupsi. Bahkan Ruhut juga selalu mendukung pemberantasn korupsi meski banyak koleganya di Fraksi Partai Demokrat yang terjerat kasus di KPK.

"Tidak pernah dipanggil KPK atau tersangkut kasus. Ruhut salah satu yang terbilang bersih," kata pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes, Jumat (27/09).

Arya menilai indikator yang ditetapkan dalam mengganjal Ruhut untuk posisi Ketua Komisi III DPR tidak fair. Padahal seharusnya indikator yang digunakan relevan dengan tupoksinya di komisi hukum. " Misalnya apakah punya pengalaman bidang hukum, mempunyai integritas, komitmen dan loyal terhadap negara," kata Arya.

Menurut Arya, masalah Ruhut hanya masalah cara penyampaian komunikasi yang blak-blakan atau ceplas-ceplos. Meski begitu gaya komunikasi kerap tidak berkenan bagi orang yang terkena kritiknya, namun sebaiknya Ruhut harus diberi kesempatan untuk memimpin komisi III.

"Harusnya diberikan kesempatan, apalagi FPD menyepakati dan memberikan tugas kepada Ruhut," ujar Arya.

Soal ganjalan moral atau etika Ruhut terhadap istrinya Ana, Arya menilai, hal itu harus diserahkan kepada Badan Kehormatan (BK). Selanjutnya BK silakan mengumumkan ke publik mengenai rekomendasinya terhadap Ruhut. "Jika tidak, ini jadi drama yang tak berujung," ujar Arya.

Pembelaan serupa dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki menegaskan bahwa Ruhut merupakan politisi bersih. "Ruhut boleh saja dinilai tidak baik, tapi dari seluruh penegak hukum yang pernah menyampaikan dengan saya, beliau salah satu yang tidak pernah menjadi makelar kasus, bermain proyek yang merugikan negara," jelas Marzuki, Jumat (27/09).

Menurut Marzuki, Ruhut tidak pernah terlibat kasus korupsi. Namun sejumlah pihak mencari jalan lain menyerang Ruhut, yaitu menyerang ke permasalahn pribadi.

Bahkan istri Ruhut Ana Rudhiantiana didampingi pengacara Hotman Paris Hutapea mendatangi BK DPR mengadukan soal hubungan suami-istri Ruhut.

"Janganlah merasa lebih hebat, merendahkan dan melecehkan orang. Apalagi urusan pribadi yang tidak sepatutnya dikaitkan dengan urusan negara," kata Marzuki.