Dana hibah Rp2,01 milyar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sejumlah organisasi wartawan menuai kecaman. Sumbangan itu dikritik sebagai upaya penjinakan fungsi-fungsi kritis wartawan.

Kecaman atas pemberian dana hibah tersebut meluncur dari Pengajar Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, Yulianto. "Ini bagian dari penjinakan pemerintah terhadap fungsi-fungsi kritis wartawan," kata dia, Kamis (21/10).

Jika pemerintah memberikan dana, kata Yulianto, maka akan ada semacam utang budi. Menurutnya, sungguh tak pantas organisasi wartawan mendapatkan kucuran dana sebesar itu di tengah kondisi banyaknya rakyat miskin kesulitan memenuhi kebutuhannya.

Bantuan dana tersebut terdapat dalam pos hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011. Sejumlah organisasi wartawan Dana hibah Rp 2,01 milyar di antaranya diberikan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebesar Rp400 juta, Masyarakat dan Wartawan Pemantau Pemilu (lembaga di bawah PWI) sebesar Rp261,4 juta, Kelompok Diskusi Wartawan Rp350 juta, Jurnalis Televisi Rp50 juta dan lain-lain. Sisanya dikucurkan untuk berbagai organisasi wartawan yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Abdul Aziz, Kamis (21/10) membenarkan adanya dana bantuan hibah tersebut. Namun dia mengaku tidak hafal jumlahnya. “Saya gak hafal. Pokoknya banyak ada berbagai macam, seperti forum wartawan, wartawan diskusi dan lain-lain."

Aziz menyatakan, hibah untuk organisasi wartawan tersebut bagian dari pos hibah yang dikucurkan pemprov Jateng. Nilai seluruh dana hibah dalam APBD 2011 adalah Rp10,3 milyar. Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia mendapatkan bagian masing-masing Rp400 juta dan Rp200. Sedangkan Kodim IV Diponegoro dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah masing-masing mendapatkan dana hibah Rp1,5 milyar.

Aziz menyatakan DPRD menyetujui anggaran untuk organisasi wartawan karena profesi tersebutlah yang membantu pemerintah dalam menyiarkan program pembangunan. "Meski kinerja eksekutif dan legislatif baik tapi jika tanpa pers maka tanpa ada makna," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Karena hanya bersifat hibah maka Aziz berharap agar ke depan organisasi wartawan tidak usah menerima dana hibah lagi. "Ke depan harus mandiri dan lepas dari ketergantungan. Tidak nggandul terus," ujar Aziz.