Badan Intelijen Negara (BIN) tengah mendalami lebih lanjut informasi tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Selain mengkroscek langsung hal itu kepada pihak Kedubes AS, BIN juga akan mencari bukti dari berbagai sumber lain.

Demikian disampaikan Kepala BIN. Marciano Norman dalam penyataannya, Kamis (31/10). "Terkait kemungkinan penyadapan oleh Amerika Serikat, BIN sedang melakukan pendalaman informasi tersebut," ujar Marciano.

Selain meminta penjelasan dari counterpart Amerika di Jakarta, Marciano mengatakan pihaknya juga sedang mencari bukti dari berbagai sumber lainnya. "Sebab, informasi dari sumber terbuka harus dikroscek dengan sumber lainnya, sehingga hasilnya akan dapat memberikan gambaran mengenai ada tidaknya penyadapan tersebut," ujar dia.

Ditambahkan Marciano, BIN mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan memanggil Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh klarifikasi resmi. Apabila klarifikasi tersebut menunjukkan indikasi positif, maka pemerintah Indonesia akan mengajukan protes keras terhadap pemerintah Amerika Serikat atas keberadaan fasilitas penyadapan tersebut.

"Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap etika diplomasi dan kedaulatan Indonesia yang tidak selaras dengan hubungan baik yang selama ini telah dibina oleh kedua negara. Diharapkan masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan pendalaman terhadap isu ini," ujar dia.

Sekadar informasi, kabar tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta, diberitakan The Sydney Morning Herald. Media Australia itu menulis, AS menyadap sambungan telepon dan memata-matai komunikasi dari kedutaannya di Asia, termasuk Indonesia.

Dikabarkan, Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah satu basis aktivitas penyadapan di Indonesia.

Informasi aktivitas spionase ini didapat dari Edward Snowden, mantan kontraktor NSA (Badan intelijen AS) yang membocorkan program mata-mata AS bernama PRISM. Sang whistleblower internasional itu mengungkap peta 90 fasilitas mata-mata AS di seluruh dunia. Dari jumlah itu, tersebutlah nama kota Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh, dan Yangon.