Badan Informasi Geospasial (BIG) terus melakukan percepatan dalam upaya mengejar target Kebijakan Satu Peta (KSP). Pemerintah mentargetkan kebijakan tersebut dapat rampung pada tahun 2019.

Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan, langkah percepatan ini telah dimulai sejak setahun lalu dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

KSP diharapkan menjadi standar baku, satu referensi geospasial, satu basis data, dan satu geoportal. Langkah ini penting untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan dan memperjelas batas daerah.

“Peran Informasi Geospasial (IG) menjadi sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Terlebih pembangunan ekonomi membutuhkan IG. Kami berharap, pemanfaatan dan ketersediaan IG harus perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya,” katanya kepada politikindonesia.com usai membuka Pra Rakornas IG 2018, di Jakarta, Senin (12/03).

Menurutnya, melihat pentingnya IG dalam pembangunan nasional, pemerintah harus segera tanggap untuk segera menyediakan IG. Tentunya IG yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menyediakan IG yang lengkap, pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup. Sehingga keterbatasan anggaran, saat ini saja peta gempa bumi dengan skala 1:5.000 di Indonesia baru tergarap 3 persen. Padahal Indonesia adalah negara yang rawan gempa, baik karena patahan maupun karena aktivitas gunung berapi.

“Kalau peta gempa bumi dengan skala 1:50.000 sudah tercapai 100 persen. Tetapi yang 1:5.000 masih sangat minim, baru 3 persen dan baru di darat, belum termasuk yang di laut. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah dan swasta dalam penyediaan IG ini penting. Tidak hanya bertujuan menyediakan IG yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga sekaligus mempercepat KSP,” ungkapnya.

Dijelaskan, tim Percepatan KSP sudah melakukan proses Verifikasi IG Tematik Daerah untuk Wilayah Kalimantan di tahun 2016, Sumatera, Sulawesi, dan BaliNustra pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018, ditargetkan dilakukan pada wilayah Jawa, Kepulauan Maluku dan Papua.

“Hasil yang telah dicapai oleh Tim Percepatan KSP sampai dengan Januari 2018 untuk Pulau Kalimantan telah terintegrasi 69 Peta IGT dari target 78, Pulau Sumatera sebanyak 66 Peta dari 82, Pulau Sulawesi sebanyak 63 dari 80, Pulau BaliNustra sebanyak 64 dari 79, Pulau Jawa sebanyak 35 dari 81, Pulau Maluku 26 dari 80, dan Pulau Papua 26 dari 81,” ulasnya.

Pemerintah pusat, paparnya, saat ini sedang menyiapkan regulasi terkait protokol akses berbagi pakai data IG Tematik hasil dari KSP agar dapat dimanfaatkan bersama oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Karena hal tersebut juga tugas dari pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat mengakses IG. Karena IG sangat penting sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat.

“Apalagi Indonesia menjadi pasar yang potensial untuk industri geospasial. Market terbesar industri geospasial adalah hilir. Saat ini, pasar tersebut masih menjadi garapan empuk bagi industri geospasial global seperti google,” ujarnya.

Terkait pra Rakornas IG, Hasanuddin menambahkan, pihaknya memiliki tugas penting, salah satunya adalah menyusun rencana dan program di bidang IG. Kebijakan IG Nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan IG Nasional ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

“Untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau progress pembangunan IG Nasional, Rakornas yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan strategis. Nanti pada Rakornas yang akan digelar pada 21 Maret 2018, kami akan bahas terkait progres kebijakan pembangunan IG Nasional termasuk KSP,” urainya.