Sumber daya alam yang melimpah tak menjamin warga Papua menjadi lebih sejahtera.
Papua adalah provinsi yang berlimpah sumber daya alam. Sayangnya, kekayaan itu belum memberi kesejahteraan pada warga Papua.
Kesejahteraan warga Papua, terutama dalam bidang Kesehatan, masih jauh dari angka rata-rata. Bahkan anggota DPD asal Papua Barat Filep Wamafma menyimpulkan, Papua berada dalam kondisi darurat kesehatan. Ia mengaku telah menelisik lebih jauh terkait kondisi sektor kesehatan secara menyeluruh di Tanah Papua.
“Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) yang kami perjuangkan untuk kesehatan, ternyata tidak berbanding lurus dengan pencapaian sektor kesehatan di lapangan. Saya katakan, Papua darurat kesehatan,” kata Filep kepada wartawan, Selasa (14/5/2024).
“Benar-benar situasi darurat untuk kesehatan. Kita cek satu per satu. Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun angka kematian ibu (AKI) seluruh provinsi di Indonesia melalui long form Sensus Penduduk (SP) 2020-2022. Hasilnya, Papua menjadi provinsi dengan AKI tertinggi, yakni 565 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian menyusul Papua Barat di posisi kedua dengan 343 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Ini persoalan serius,” ujarnya menambahkan.
Provinsi dengan Angka Kematian Balita Tertinggi
Dia juga menemukan bahwa secara nasional angka kematian balita paling banyak dari Papua dan Papua Barat.
Laporan BPS menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka kematian balita 19,83 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022. Artinya, dari setiap 1.000 anak yang lahir dengan selamat, sekitar 19 anak di antaranya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.
Celakanya, Papua menjadi provinsi dengan angka kematian balita tertinggi, yakni 40,97 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022, lalu diikuti Papua Barat dengan angka sebesar 47,23 per 1.000 kelahiran hidup.
“Jadi bukan cuma kematian ibu, tetapi juga kematian bayi. Kalau ini dibiarkan, generasi Papua akan habis. Sayangnya hal ini terjadi di saat dana kesehatan Otsus melimpah,” ungkap Filep.
“Saya cek lagi lebih jauh, ternyata Papua dan Papua Barat masuk dalam 6 provinsi dengan angka stunting terbesar. Papua di urutan ketiga dengan 34,6 persen, sementara Papua Barat di urutan keenam (30 persen), ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan. Semua persoalan ini harus dicari akar masalahnya,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD itu mengutarakan beberapa poin mendasar berdasarkan pada data yang diperolehnya. Dia mengusulkan sejumlah langkah-langkah yang dapat dioptimalkan terkait kondisi kesehatan di Papua-Papua Barat.
“Masyarakat Papua butuh pendampingan yang serius seperti provinsi lainnya di Indonesia terkait cara hidup sehat. Sifatnya harus berkelanjutan. Jadi tidak hanya memberikan stok obat saja satu kali ke daerah dan membiarkan daerah survive sendiri,” pungkasnya.
Filen berharap kondisi Papua menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar kondisi Kesehatan warga Papua bisa semakin membaik. []
© Copyright 2024, All Rights Reserved