Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Demokrat (DPP AMD) menilai para elit politik memiliki kecenderungan tidak menghargai proses demokrasi yang sedang berkembang saat ini. Karena itu, pihaknya mengimbau, agar mereka menghindari cara-cara berpolitik yang inkonstitusional.

Boyke Novrizon, Sekretaris Jenderal DPP AMD mengungkapkan hal itu di Jakarta, Kamis (21/10). "Kami mengimbau kepada para elit politik, cendekia dan intelektual untuk tidak menerapkan cara-cara berpolitik yang inkonstitusional,” ujarnya.

Pihaknya juga menyerukan kepada segenap komponen masyarakat untuk tidak terpancing oleh manuver elit politik. Boyke berharap, segenap elemen masyarakat dan mahasiswa tidak melakukan aksi-aksi kekerasan saat berdemonstrasi. “Menyampaikan kekritisan kepada pemerintah adalah hak setiap warganegara. Tetapi hendaknya tidak melakukannya dengan cara-cara yang anarkis,”ujarnya.

Boyke mengingatkan, Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang menjalankan sebuah era baru dalam politik demokrasi.

Nilai-nilai demokrasi, imbuhnya, dirasakan dalam kehidupan berpolitik, kebebasan berpendapat, berpartai dan lahirnya lembaga-lembaga baru negara baik KPK, KPU, Satgas Anti Korupsi dan lainnya.

Hal itu menurutnya, merupakan buah dari reformasi. Dalam kaitan itu, berbagai langkah telah dilakukan guna membangun negara dalam kerangka ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan semua sektor dalam kehidupan.

“Ini, memang tak luput dari perbedaan politik atau pandangan umum tentang negara dan bangsa," ujarnya.

Boyke tak memungkiri adanya dinamika politik yang berkembang di akhir 2009. Atau saat SBY mengawali masa jabatan ke II sebagai presiden. Bahkan dinamika politik itu berlangsung hingga saat ini dengan menggoyang kursi presiden tersebut. Hal ini menurutnya, diduga karena adanya manuver politik dari komunitas elit politik nasional yang menjadi rivalitas politik Partai Demokrat ataupun SBY.

Namun sebagian besar masyarakat, menyangsikan manuver tersebut. Baik dalam kemasan kemanusiawian maupun dalam bentuk lainnya.