Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginannya melakukan pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR menyangkut kesiapan Rancangan APBN-Perubahan, termasuk kesiapan kenaikan harga BBM beserta kompensasinya. Namun karena masa reses dan pimpinan DPR masih berada di luar negeri maka pertemuan itu baru bisa dilakukan pada tanggal 13 Mei mendatang.

Presiden SBY meminta jajaran Kementerian Keuangan bersama kementerian lain untuk menyiapkan rancangan APBN-P tersebut, tanpa harus menunggu pertemuan Presiden dan pimpinan DPR.

"Ini sudah sangat mendesak. Begitu asumsi berubah, berubahlah APBN ini, pertumbuhan saja akan berubah. Hati-hati nanti dalam merumuskan pertumbuhan dalam APBN-P. Mari kita pilih angka yang memang bisa kita capai, sehingga kualitas perencanaan kita lebih bagus," kata Presiden SBY saat memimpin sidang kabinet terbatas membahas kerukunan antar umat beragama, upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, dan kesiapan untuk menaikkan harga BBM, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (07/05).

Rapat ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Seskab Dipo Alam, Kapolri Timur Pradopo, dan Kepala BKPM Chatib Basri.

Presiden SBY berpesan agar jajaran pemerintah dalam pertemuan konsultasi dengan DPR melakukannya dengan sebaik-baiknya, sehingga rencana pemerintah lebih realistik mengingat keadaan perekonomian dunia, dan Asia yang memburuk.

"Saya mendengar perbincangan masyarakat di media massa menyangkut kapan kenaikan harga BBM, mengapa pemerintah ragu-ragu. Sampaikan dengan gamblang begitu bantuan bagi masyarakat yang memerlukan siap, maka harga BBM kita sesuaikan," kata Presiden SBY.

Presiden SBY menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi untuk rakyat miskin atas kenaikan harga BBM bersubsidi untuk disampaikan ke DPR. Kompensasi yang disiapkan, antara lain, transfer dana tunai melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penyaluran beras bersubsidi, beasiswa, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pangkas Perizinan

Sebelumnya, Presiden SBY menyoroti masalah perizinan ataupun pengelolaan usaha di pusat maupun di daerah yang selama ini menghambat investasi.

"Saya masih melihat ada bottlenecking di banyak kementerian, di banyak lembaga dan juga di daerah. Justru kadang-kadang di daerah hambatannya luar biasa. Ini yang menurut saya betul-betul memerlukan perbaikan. Jangan tanggung-tanggung," kata Presiden SBY.

Presiden menilai selama ini Indonesia banyak mengalami kerugian karena kehilangan peluang akibat birokrasi, proses yang berbelit-belit, dan kerumitan dalam menjalankan usaha perekonomian.

Menurut Presiden SBY, sudah waktunya pemerintahnya melakukan revolusi, debirokratisasi, bukan sekadar reformasi birokrasi. "Sebagai contoh tadi saya mendapatkan laporan dari Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK_Migas) Rudi Rubiandini, puluhan perizinan yang harus ditempuh dan dilewati. Padahal kalau itu bisa kita pangkas sepertiganya saja, ekonomi kita akan lebih bergerak lagi," kata Presiden SBY.

Demikian juga investasi di sektor hulu migas, kata Presiden, mensyaratkan perizinan yang rumit. "Ini contoh kecil dari ribuan perizinan di negeri kita. Sekali lagi kita sangat dirugikan oleh aturan yang dibikin oleh kita sendiri," kata Presiden.

Dalam sisa masa tugasnya, Presiden SBY meminta jajaran pemerintah untuk habis-habisan membenahi perizinan, dengan memangkas yang tidak perlu.

Jangan Jatuh Lagi

Menyangkut pertumbuhan ekonomi, Presiden SBY menyebut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,02. "Saya mendengar pertama kali justru dari siaran Channel News Asia yang mengatakan ini pertumbuhan terendah sejak 2010 untuk kuartal I tiap-tiap tahun," kata Presiden.

Menurut SBY, hampir semua negara juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Tapi Presiden SBY mengajak semua untuk berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh lagi. "Kalau tahu ekspor kita terganggu, ya mari kita berusaha sekuat tenaga jangan lebih terganggu lagi. Kalau kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi terganggu, masih ada kontributor lain, investasi misalnya," kata Presiden SBY.

Agar lebih berdampak bagus terhadap pertumbuhan ekonomi, kata Presiden, perlu memperbaiki iklim, aturan, dan kebijakan fiskal.